Mohon tunggu...
muhammaddwiwidodo
muhammaddwiwidodo Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Pelajar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menuntut Merdeka: Ada Apa dengan Kalbar?

6 Juli 2024   12:51 Diperbarui: 6 Juli 2024   12:51 70
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Baru-baru ini gempar disalah satu platform media sosial twitter atau yang sekarang disebut x, muncul pernyataan bahwa Kalbar Merdeka, seperti yang kita ketahui Kalbar atau Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di pulau Kalimantan yang beribukota di Pontianak ini merupakan daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam diantaranya : bauksit, batu bara, kelapa sawit dll, yang melimpah dan potensial menurut MD universe, Lalu mengapa ada pernyataan Kalbar menuntut kemerdekaan dari NKRI? Apa faktornya?.

Kasus Kalbar ini hampir mirip dengan kasus Papua yang menuntut Merdeka karena merasa tidak mendapat keadilan dari pusat, kekayaan Papua dikeruk habis-habisan tapi redistribusi kesana hanya beberapa persen dari yang diambil, padahal kita tahu dalam kehidupan bernegara redristibusi itu harus sepadan, ini merupakan hal yang gawat apabila terus dibiarkan bukan tidak mungkin Kalbar akan melahirkan the next OPM seperti di Papua.

Melansir dari beberapa sumber hal- hal berikut bisa menjadi faktor kenapa Kalbar menuntut kemerdekaan:
1. Baru- baru ini Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, dirubah statusnya dari yang sebelumnya bandara Internasional menjadi bandara domestik, Sebagian besar warga Kalbar sangat kecewa dengan hal ini. Kompas.com, ketika mewawancarai PJ Gubernur Kalimantan Barat Horisson, saat ditemui, Sabtu (27/4/2024) pagi, menuturkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024, Bandar Udara Supadio Pontianak termasuk bandara yang dikembalikan statusnya menjadi domestik, bukan lagi bandara internasional. Sekarang bandara internasional se-Indonesia hanya ada 17. 

Walaupun penutupan tersebut dengan alasan untuk menambah minat warga berkunjung ke wisata-wisata dalam negri, faktanya kerugian yang dirasakan Masyarakat banyak, yaitu : Masyarakat kesulitan berobat ke Kuching Malaysia yang sebelumnya ditempuh dengan mudah dalam waktu 30 menit sekarang harus menggunakan jalur darat yang memakan waktu lebih dari 6 jam, lalu Ketika Masyarakat Kalbar ingin ke luar negri harus transit di Jakarta dahulu. Seharusnya pemerintah bisa memberi Solusi dahulu sebelum mengambil Keputusan.

2. Memberi konstibusi yang banyak melalui kekayaan alam, seperti : bauksit, kelapa sawit, batu bara, namun tidak mendapat redistribusi dan pemenuhan hak yang tidak sepadan, dilansir dari MD universe setiap tahun Kalbar bisa mengekspor 30 juta ton bauksit ke Tiongkok, Kalbar punya 2 juta hektar Perkebunan kelapa sawit yang merupakan provinsi dengan kebun sawit teluas ke 3 di Indonesia.

Pasti yang kita bayangkan Kalbar akan menjadi wilayah yang kaya raya, namun faktanya justru sebaliknya Kalbar menjadi provinsi termiskin di pulau Kalimantan, dan masalah-masalah kronis yang lain diantaranya : kerusakan jalan akibat kegiatan pertambangan, kebakaran hutan di area konsesi hutan sawit, menurut data kementrian lingkungan hidup ada 26 area konsesi sawit yang terbakar dan mencemari lingkungan di Kalbar, Kalbar hanya mendapatkan uang dari hasil bauksit sebesar 15 M tak sebanding dengan jumlah yang telah diambil.

3. Dinasti Politik di Kalbar.Maraknya dinasti politik di Kalbar juga semakin memperkeruh kondisi politik di sana, pejabat provinsi memiliki anak-anak atau kerabat yang juga mejeng di Pemerintahan, dinasti politik  memang tidak salah namun, potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat besar, karena satu sama lain akan saling membaking dan menutupi apabila ada pelanggaran.

4. Pembangunan yang tidak merata. Menurut MD universe pembangunan masih sangat minim dan jalanan masih banyak yang rusak bahkan belum teraspal, hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasaan kepada pemerintah pusat, mereka merasa hanya dianak tirikan dan dimanfaatkan, perekonomian juga timpang antara Pontianak dan daerah-daerah yang lain.

Pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang kompleks tadi, agar dampak-dampak negatif tidak selalu timbul. Pemerintah perlu meninjau lagi kebijakan yang dibuat dan memperbaiki distribusi ke Kalbar agar mereka tidak merasa dianak-tirikan dan menuntut kemerdekaan, Indonesia adalah bangsa yang utuh, harus saling bahu membahu agar keutuhan dan kedaulatan negara ini tetap terjaga.

Sesuai dengan sila kelima negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini. Jangan biarkan karena kesalahan kebijakan pemerintah membuat hal tersebut gagal terealisasi dan mengakibatkan terpecahnya NKRI.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun