Menggagas Efektivitas Program Layanan Aduan Pemerintah: Tantangan dan Solusi

Dalam era keterbukaan informasi, program layanan aduan masyarakat menjadi salah satu alat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. 

Namun, implementasi program ini di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya tindak lanjut yang memadai hingga ketidakjelasan mekanisme penanganan laporan. 

Ketika masyarakat diberi akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, harapannya adalah laporan tersebut dapat ditangani secara profesional, cepat, dan tuntas. 

Baca juga: Krisis Parkir di Perkotaan, Saat Jalanan Jadi Garasi Darurat

Sayangnya, realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan tujuan awal program ini. Banyak laporan yang justru berhenti di meja birokrasi, atau lebih buruk lagi, digunakan untuk memicu konflik antar pihak yang terlibat, seperti antara pelapor dan Terlapor.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah program layanan aduan benar-benar efektif, atau hanya menjadi formalitas untuk memenuhi tuntutan administratif tanpa memberikan dampak nyata? 

Permasalahan di Lapangan

Kasus seperti di atas menunjukkan bahwa masih ada pergeseran fokus dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Pergeseran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap esensi dari layanan aduan itu sendiri. 

Baca juga: Serius atau Komedi? Momen Lucu dan Blunder dalam Debat Publik Pilkada 2024

Alih-alih menjadikan aduan sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola dan menyelesaikan masalah, laporan masyarakat terkadang digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti mempertahankan citra pemerintah atau menghindari akuntabilitas.

Baca juga: Pilkada 2024: Menakar Harapan Rakyat pada Isu Pembangunan dan Kesejahteraan

Sebagai contoh, ketika laporan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten/Kota tentang dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa muncul, seharusnya inspektorat memprioritaskan penyelidikan dan transparansi. 

Namun, yang terjadi di beberapa kasus adalah pendekatan yang justru memperkeruh situasi, seperti memanipulasi persepsi masyarakat, mengalihkan perhatian dari substansi laporan, atau memprovokasi konflik antar pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur dan prosedur layanan aduan masih jauh dari harapan, sehingga tujuan utamanya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya terabaikan.