Pentingnya Ekonomi Inklusif dalam Mencapai Tujuan SDGs di Indonesia

"Ekonomi inklusif berfokus pada penciptaan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam menikmati hasil pertumbuhan."

Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tetapi juga distribusi keadilan dalam ekonomi. Dengan ekonomi inklusif, diharapkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat terlibat aktif dalam proses ekonomi, memperoleh pekerjaan yang layak, dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Di tengah upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), pendekatan ekonomi inklusif menjadi semakin penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih dihadapkan pada ketimpangan ekonomi dan sosial yang cukup signifikan. 

Baca juga: Pentingnya Kemitraan dalam Mengatasi Persoalan Lingkungan dan Ekonomi

Mengapa Ekonomi Inklusif Penting dalam Pencapaian SDGs?

Ekonomi inklusif memainkan peran penting dalam mencapai sejumlah tujuan utama SDGs yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesempatan ekonomi, dan pemerataan. Melalui pendekatan yang inklusif, negara-negara seperti Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi jurang ketimpangan, baik dari segi pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja yang layak. 

Beberapa tujuan SDGs yang secara langsung terhubung dengan ekonomi inklusif antara lain adalah:

• SDG 1: Tanpa Kemiskinan.
  Salah satu tujuan utama ekonomi inklusif adalah memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Dengan menyediakan akses yang setara terhadap pekerjaan dan layanan keuangan, ekonomi inklusif membantu memperkuat ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
• SDG 5: Kesetaraan Gender.
  Ekonomi inklusif juga mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti upah yang setara, lingkungan kerja yang aman, dan akses yang setara terhadap modal usaha, ekonomi inklusif membantu memperkuat peran perempuan dalam perekonomian serta mengurangi kesenjangan gender.
• SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
  Melalui ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Ini berarti mendorong terciptanya pekerjaan yang aman, berkelanjutan, dan layak untuk seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi. Dengan meningkatkan akses pada pekerjaan yang bermartabat, ekonomi inklusif juga membantu dalam meningkatkan taraf hidup dan produktivitas tenaga kerja.
• SDG 10: Mengurangi Ketimpangan.
  Ekonomi inklusif membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dengan memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan ekonomi didistribusikan secara merata. Upaya ini sangat relevan di negara-negara berkembang, di mana ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antarindividu seringkali menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan memperkuat inklusi keuangan dan akses pendidikan, ekonomi inklusif dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
• SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
  Dalam upaya mendukung ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur juga menjadi aspek krusial. Infrastruktur yang inklusif seperti transportasi umum, jaringan internet di daerah terpencil, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau membantu masyarakat di semua wilayah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan keterlibatan mereka dalam ekonomi nasional.

Tantangan Penerapan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Baca juga: Peran Ekowisata dalam Pelestarian Alam dan Pengembangan Ekonomi Desa

Meskipun penting, penerapan ekonomi inklusif di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari segi struktural, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial dan kebijakan yang saling terkait. Berikut beberapa tantangan utama dalam menerapkan ekonomi inklusif di Indonesia:

• Ketimpangan Wilayah.
  Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang sangat beragam. Perbedaan akses dan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara Jawa dan wilayah-wilayah lain, masih sangat mencolok. Ketimpangan wilayah ini menyebabkan disparitas ekonomi, sehingga upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi menjadi sulit. Banyak daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, dan internet, yang merupakan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi inklusif.
• Tingkat Pendidikan dan Keterampilan yang Tidak Merata.
  Kualitas pendidikan di Indonesia juga masih bervariasi antarwilayah dan antarstrata sosial, sehingga tidak semua masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk berpartisipasi secara optimal dalam perekonomian modern. Ketimpangan pendidikan ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk berinovasi, bekerja di sektor-sektor formal, dan bersaing dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan pendidikan, terutama di daerah terpencil, merupakan langkah penting dalam membangun ekonomi yang inklusif.
• Akses Terbatas ke Layanan Keuangan.
  Meskipun inklusi keuangan semakin meningkat, sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih sulit mendapatkan akses terhadap layanan keuangan seperti perbankan, pinjaman usaha, dan asuransi. Padahal, akses terhadap layanan keuangan ini sangat penting bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil serta meningkatkan taraf hidup mereka. Tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Merata.
  Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun sering kali pengelolaannya kurang adil dan tidak merata. Banyak sumber daya yang dikelola oleh perusahaan besar tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan ini juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang justru merugikan masyarakat. Untuk itu, perlu ada kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat lokal.
• Kesenjangan Gender dalam Dunia Kerja.
  Ketimpangan gender di sektor ekonomi juga masih menjadi hambatan dalam mewujudkan ekonomi inklusif. Di Indonesia, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan pekerjaan layak, upah yang setara, dan kesempatan untuk berpartisipasi di posisi-posisi kepemimpinan. Kesenjangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat potensi ekonomi secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi perlu menjadi prioritas, baik melalui kebijakan pemerintah maupun inisiatif sektor swasta.
• Tantangan Perubahan Teknologi dan Ekonomi Digital.
  Di era ekonomi digital, teknologi berperan penting dalam membentuk perekonomian masa depan. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang belum siap menghadapi perubahan ini, terutama di daerah pedesaan. Keterbatasan akses dan keterampilan dalam teknologi digital dapat menimbulkan ketimpangan baru yang menghambat inklusi ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan akses terhadap teknologi menjadi hal yang penting agar seluruh masyarakat dapat terlibat dalam ekonomi digital yang inklusif.

Baca juga: Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Upaya Mengatasi Tantangan Ekonomi Inklusif di Indonesia 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

• Memperkuat Kebijakan Redistribusi dan Inklusi Sosial.
  Pemerintah dapat mendorong kebijakan redistribusi seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, dan program kredit mikro untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlibat dalam ekonomi formal. Inklusi sosial yang lebih luas dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
• Meningkatkan Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan.
  Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang merata dapat memberikan masyarakat kemampuan untuk bersaing di pasar kerja dan berinovasi. Program pendidikan vokasi dan literasi digital juga perlu diperluas, terutama di daerah pedesaan, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan.
• Memperluas Infrastruktur yang Inklusif.
  Pembangunan infrastruktur yang merata, seperti transportasi, listrik, internet, serta layanan kesehatan dan pendidikan, sangat penting untuk membuka akses ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Dengan infrastruktur yang lebih baik, daerah terpencil dapat mengembangkan potensi ekonominya dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan nasional.
• Meningkatkan Akses ke Layanan Keuangan.
  Sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat meningkatkan layanan inklusi keuangan, seperti melalui program fintech yang menjangkau daerah terpencil dan memberikan layanan keuangan yang terjangkau. Peningkatan akses ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan modal untuk memulai usaha serta meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga.
• Mendorong Keterlibatan Perempuan di Dunia Kerja.
  Pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan, bantuan usaha, serta kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja perlu didorong agar kesenjangan gender di sektor ekonomi dapat dikurangi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.