"Pada dasarnya, sebuah kebijakan harus didasarkan pada aturan yang berlaku."
Namun, terkadang kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah atau organisasi tertentu di luar batas hukum atau mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja kontroversial dan menimbulkan pertanyaan besar: Apakah kebijakan semacam itu dapat dianggap benar atau salah?
Tidak dapat dipungkiri bahwa melanggar aturan dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini dapat merugikan masyarakat atau kelompok tertentu, membuat ketidakpastian dalam hukum, serta menimbulkan pertentangan dan benturan pada kepentingan yang berbeda. Namun, secara paradoks, beberapa kebijakan melanggar aturan tetap dipandang sebagai hal yang wajar dan diterima dalam beberapa situasi tertentu.
Selain itu, kebijakan yang melanggar aturan dapat dilakukan dengan alasan untuk mempromosikan inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa peraturan atau aturan dianggap menghambat inovasi dan kemajuan, sehingga kebijakan yang melanggar aturan dapat diambil sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kemajuan dan inovasi baru.
Perlu diingat bahwa keputusan untuk mengambil kebijakan yang melanggar aturan harus selalu dibuat dengan hati-hati dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul. Keputusan tersebut juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Tidak jarang, kebijakan yang melanggar aturan diambil karena adanya tekanan kebutuhan yang mendesak atau kepentingan yang besar yang bertentangan dengan aturan yang ada. Misalnya, dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau pandemi, pemerintah dapat mengambil tindakan yang melanggar aturan untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat. Keputusan semacam itu dapat berdampak besar pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Namun, demi kepentingan bersama, kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang wajar dan diterima.
Selain itu, kebijakan yang melanggar aturan juga dapat diambil untuk memperjuangkan hak-hak yang dianggap adil dan menyeluruh bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya upaya memperjuangkan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, atau hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh kelompok aktivis atau organisasi masyarakat dalam bentuk protes, aksi demonstrasi, kampanye, atau gerakan sosial lainnya.
Namun, perlu diingat pula bahwa kebijakan yang melanggar aturan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Langkah yang diambil haruslah sejalan dengan nilai dan prinsip yang adil dan demokratis, serta memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kebijakan yang melanggar aturan dapat dilakukan karena tujuan mulia yang tidak dapat dicapai dengan mematuhi aturan yang ada. Misalnya, dalam upaya memerangi kemiskinan atau mengatasi masalah lingkungan, pemerintah atau organisasi non-pemerintah (NGO) dapat mengambil kebijakan yang melanggar beberapa aturan setempat untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada kasus-kasus seperti ini, kebijakan yang melanggar aturan dapat diterima sebagai kebijakan "anti-teror" atau "situasi darurat" dan dianggap sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mulia. Misalnya, penggunaan teknologi konservasi dalam mencegah aktivitas eksploitasi di hutan hujan, penggunaan hambatan lingkungan serta hambatan struktural dalam mencegah pembangunan di lokasi lokasi tertentu sebagai upaya memperbaiki kerusakan lingkungan.
