Indonesia adalah negara yang beragam, baik dari segi budaya, suku bangsa, maupun agama. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus-kasus diskriminasi sosial yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin membesar, terutama antara penduduk di desa dan kota.
Diskriminasi terhadap suku, agama, gender, orientasi seksual, dan banyak faktor lain masih sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena diskriminasi sudah menjadi masalah yang tertanam di kehidupan sehari-hari, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk melawan diskriminasi tersebut. Pertama, perlunya edukasi yang intensif tentang hak asasi manusia dan pentingnya toleransi. Edukasi ini dapat dilakukan dari tingkat pendidikan dasar hingga universitas untuk menanamkan perspektif yang jelas tentang kesetaraan dan pentingnya menghargai perbedaan.
Kemudian, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi atau institusi. Diperlukan sanksi yang berat bagi pelaku diskriminasi untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya diskriminasi di masa depan.
Selain itu, perlu juga adanya program dan kebijakan khusus untuk menangani masalah diskriminasi dalam berbagai sektor, baik itu sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan sebaran penduduk dan keanekaragaman masyarakat dalam membuat kebijakan dan program-program yang ada, sehingga setiap kelompok masyarakat mendapatkan akses dan pelayanan yang sama.
Agar upaya ini berhasil, maka penting bagi seluruh pihak, baik individu, pemerintah, maupun organisasi, untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan menghargai perbedaan. Kesetaraan bukanlah menjadikan siapa pun menjadi sama, namun adanya pengakuan terhadap perbedaan dan menghargai hak asasi manusia setiap orang.
Terdapat beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah diskriminasi dan kesenjangan sosial di Indonesia, antara lain:
- Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan program-program pembangunan yang berorientasi pada mengurangi kesenjangan sosial dan menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi sosial. Langkah ini dapat diwujudkan dengan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Masyarakat bisa berperan aktif dalam mengatasi masalah diskriminasi dan kesenjangan sosial ini. Individu, komunitas, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) bisa memberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai perbedaan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Masyarakat juga bisa menjadi agen pengawas mencegah dan mengadukan tindakan diskriminatif yang terjadi di luar sana.
- Sektor swasta, baik dunia usaha atau organisasi sosial, juga bisa turut andil dalam mengatasi masalah ini dengan menyediakan lowongan kerja dan menghilangkan setiap bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin, agama, dan status sosial.
- Penciptaan kebijakan yang memperhatikan sebaran penduduk dan keanekaragaman masyarakat dalam setiap sektor, baik di kota maupun di pedesaan, sehingga setiap kelompok masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan dan sumber daya.
Program kebijakan yang berfokus pada penghapusan diskriminasi dan mengurangi kesenjangan sosial oleh pemerintah Indonesia dapat diwujudkan dengan beberapa cara, antara lain:
- Penerimaan kebijakan dan undang-undang pendukung yang mengatur kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa melihat jenis kelamin, agama, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual.
- Pelibatan beragam stakeholder (komunitas lokal, LSM, kalangan swasta, dll) dalam penanganan diskriminasi dan kesenjangan sosial untuk membahas segala hal terkait tindakan nyata yang perlu dilakukan untuk membantu menciptakan kesetaraan.
- Peningkatan akses terhadap layanan publik dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di pedalaman.
- Pengaturan kembali dalam pemerataan pembangunan ekonomi terutama di daerah-daerah terisolasi agar terdapat kesetaraan dalam mengakses lapangan pekerjaan dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan.
- Pemberian pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah pedalaman sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya, terlebih di bidang pertanian atau jasa perdagangan.
- Peningkatan kerjasama antara desa dan kota untuk menjamin adanya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh sektor swasta adalah dengan melibatkan diri dalam program-program CSR (Corporate Social Responsibility). Program CSR dapat menjadi solusi di mana bisnis dan masyarakat dapat saling dibantu.
Program CSR tersebut dapat berfokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan. Program-program CSR juga harus menyertakan kebijakan anti diskriminasi yang kuat untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan atau warga masyarakat.
Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa proses rekrutmen, promosi, dan pembayaran pegawai tidak dilakukan secara diskriminatif berdasarkan faktor jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini juga harus dibarengi dengan pembentukan kebijakan dan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal ekonomi dan sosial.
