Mohon tunggu...
Muhammad Dahron
Muhammad Dahron Mohon Tunggu... Freelancer - Karyawan

Menulis Artikel

Selanjutnya

Tutup

Nature Pilihan

Mewujudkan Indonesia Tanpa Kemiskinan pada Tahun 2030, Peran Pemerintah dan Masyarakat

7 Agustus 2024   18:00 Diperbarui: 7 Agustus 2024   18:11 131
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi petani padi sedang panen (sumber: Facebook/ Dasti Riccel)


Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Dalam skala nasionalnya, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia. 

Hal ini diperparah dengan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, terutama di pedesaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah dengan menetapkan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, yaitu mewujudkan Indonesia Tanpa Kemiskinan.

Peran Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan target ini. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Pemerintah perlu memperhatikan pengalaman dan masukan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dalam program yang sedang berjalan.

Salah satu kebijakan yang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan adanya kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerataan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan harus menjadi fokus utama dalam pembangunan.

Masyarakat juga memegang peranan penting dalam mewujudkan Indonesia Tanpa Kemiskinan pada Tahun 2030. Peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pembangunan sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan serta memberikan solusi dan saran yang lebih terarah dan efektif.

Penting juga untuk memberdayakan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Pemberian akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan keterbukaan informasi akan membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi dan perencanaan program-program pembangunan juga perlu diperluas agar memastikan bahwa program-program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam mempercepat pencapaian target Indonesia Tanpa Kemiskinan pada Tahun 2030, pemerintah juga harus memastikan adanya keterkaitan antar sektor. Keterkaitan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tanpa meninggalkan sektor-sektor lain dan mengintensifkan upaya pada sektor-sektor penting yang berkontribusi tinggi terhadap pengentasan kemiskinan secara umum.

Peran Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Tanpa Kemiskinan pada Tahun 2030, masyarakat juga dapat melaksanakan langkah-langkah konkret di level lokal. Beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

  • Meningkatkan partisipasi dalam program-program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk mengusulkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan dan pelatihan dari pemerintah.
  • Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Masyarakat dapat menumbuhkan budidaya ikan, ternak, dan tanaman, yang nantinya dapat dijual dan meningkatkan pendapatan mereka.
  • Meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam program-program pengembangan pendidikan, termasuk mendukung pendirian sekolah di daerah yang kurang akses, memberikan bantuan dana, dan bantuan bahan ajar lainnya.
  • Membangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat. Masyarakat dapat bergabung dalam organisasi nirlaba guna meningkatkan kapasitas serta memperoleh informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.
  • Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pemilihan kepala desa, anggota legislatif dan wakil rakyat. Dengan memilih kepala daerah atau wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemerintah bersama masyarakat dapat membangun daerah yang lebih baik dan sejahtera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun