Pada awal tahun 2022, Indonesia merombak struktur pemerintahannya dengan menambahkan jumlah kementerian menjadi 37. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra di masyarakat, namun pemerintah tetap melaksanakannya dengan alasan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kementerian dalam mengatasi masalah yang ada.
Penambahan kementerian ini tidaklah mudah. Perlu dilakukan pembenahan dalam struktur dan tugas-tugas masing-masing kementerian untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program pemerintah.Â
Dalam struktur baru ini, ada beberapa kementerian yang didirikan baru, misalnya kementerian Investasi dan Koperasi, dan ada beberapa yang digabungkan, seperti kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digabung dengan kementerian Sandiaga Uno.
Tidak hanya itu, juga harus dipastikan menteri-menteri yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk menjalankan tugasnya, serta dapat membangun koordinasi yang baik antara kementerian-kementerian lain. Hal ini diperlukan agar kinerja kementerian dapat ditingkatkan dan program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penambahan kementerian ini. Yang pertama adalah peningkatan fokus dan perhatian pada sektor yang spesifik, misalnya pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kementerian yang lebih spesifik, diharapkan dapat dilakukan peningkatan kemampuan dan sumber daya yang lebih intensif untuk mengatasi masalah tertentu.
Selain itu, dengan adanya penambahan kementerian, maka diharapkan juga akan lebih mudah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja masing-masing kementerian, karena tugas dan tanggung jawabnya lebih spesifik dan terpisah dari kementerian yang lain. Hal ini akan menjadi dasar untuk mengukur pencapaian target nasional dan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil.
Namun, perlu juga diingat bahwa penambahan kementerian dapat menimbulkan biaya tambahan, baik dari segi administrasi, infrastruktur, serta pengadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, harus ada pengawasan dan evaluasi yang ketat agar pengeluaran negara dapat terkontrol.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, penambahan kementerian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyongsong tantangan masa depan. Namun, diperlukan juga peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik serta penguatan koordinasi dan sinergi antara kementerian-kementerian yang ada. Semoga penambahan kementerian ini dapatdi implementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Terlepas dari manfaat yang diharapkan, beberapa pihak juga khawatir dengan penambahan kementerian ini. Salah satu kekhawatiran adalah terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara kementerian-kementerian yang baru dibentuk atau digabungkan. Hal ini dapat mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga dapat memperlemah kapasitas masing-masing kementerian dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terlalu banyak kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya, sumber daya, dan waktu.
