Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas bangsa dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sangat dalam dan luas, terutama dalam konteks keadilan sosial. Namun, kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat antara kelas atas dan bawah menjadi masalah besar yang dihadapi negara ini. Kesenjangan ekonomi diartikan sebagai perbedaan pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok masyarakat. Di Indonesia, perbedaan ini sangat terlihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks yang merupakan indikator untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Semakin tinggi angka indeks, maka semakin besar perbedaan antara orang kaya dan miskin.
Laporan BPS tahun 2023 menyatakan bahwa sepuluh persen penduduk terkaya menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional, sementara 40% persen penduduk termiskin hanya menguasai kurang dari 10% kekayaan nasional. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, yang membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Beberapa faktor penyebab kesenjangan ekonomi di Indonesia meliputi perbedaan pendidikan yang signifikan, keterbatasan lapangan kerja akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sistem pajak yang tidak progresif yang seringkali menguntungkan orang kaya, serta infrastruktur yang tidak merata di berbagai daerah.
Dalam konteks ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai solusi untuk mencapai keadilan sosial. Lima sila Pancasila sangat relevan dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya keadilan bagi semua orang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam keberagaman. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
Untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas karena UMKM merupakan pilar perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan agar UMKM dapat bersaing secara efektif. Selain itu, pemerataan infrastruktur juga sangat penting, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil sehingga konektivitas dan aksesibilitas meningkat. Reformasi sistem pajak juga diperlukan untuk menerapkan sistem pajak progresif yang dapat meningkatkan kesetaraan pendapatan.
Pendidikan berkualitas untuk semua adalah langkah lain yang krusial, pemerintah harus memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu serta peningkatan kualitas guru di daerah terpencil sangat penting untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Selain itu, program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) perlu ditingkatkan agar dapat membantu meringankan beban orang miskin secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kesenjangan ekonomi merupakan hambatan besar bagi Indonesia dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan sosial secara konsisten, kita dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan perubahan positif demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Sumber :
1. Badan Pusat Statistik (BPS), "Laporan Indeks Gini dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," 2023. https://www.bps.go.id
2. M. Ahmad, "Ketimpangan Ekonomi Rakyat: Tantangan dalam Mengimplementasikan Sila ke-2 Pancasila," Kompasiana, 2024. https://www.kompasiana.com
3. Jurnal Pancasila dan Bela Negara, "Peran Pancasila dalam Meningkatkan Usaha Perekonomian Rakyat Indonesia," UPN Veteran Yogyakarta, 2024. https://www.upnvj.ac.id/jurnal-pancasila
4. B. Yudhistira, "Ekonomi RI, Pancasila dan Melebarnya Ketimpangan Si Kaya dan Miskin," CNN Indonesia, 2023. https://www.cnnindonesia.com
