Situasi di Semenanjung Korea akhir-akhir ini menarik perhatian media, bukan karena pemberitaan terkait harapan terwujudnya perdamaian yang mencuat pasca pertemuan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada tahun 2018, tetapi sebaliknya, karena Korea Utara kembali mengisolasi diri dari Korea Selatan dan dikhawatirkan akan memicu kembali ketegangan di Semenanjung Korea. Ketegangan di Semenanjung Korea sebenarnya sudah tampak ketika pada pertengahan Juni 2020 Korea Utara yang marah atas aksi pengiriman selebaran propaganda anti-Korea Utara di perbatasan, meledakkan kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan Kaesong.
Tindakan peledakan kantor penghubung antar-Korea di perbatasan oleh Korea Utara telah menutup komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan kebijakan isolasi Korea Utara dari setiap kemungkinan dialog perdamaian yang diharapkan masyarakat internasional akan terus berlanjut setelah pertemuan bersejarah kedua pemimpin Korea (Kim Jong Un dan Moon Jae-in) pada tahun 2018. Kebijakan isolasi Korea Utara ini menimbulkan kekhawatiran lain, yakni ancaman nuklir kembali muncul di kawasan Semenanjung Korea di Asia Timur, dan berpotensi mengancam kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.
Makalah ini membahas secara singkat alternatif solusi untuk menyelesaikan ketegangan nuklir di Semenanjung Korea. Sebelum membahas alternatif solusi untuk mencapai tujuan penyelesaian damai krisis nuklir Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), penting untuk menyebutkan bagaimana artikel ini ditulis. Pertama-tama, artikel ini akan membahas elemen-elemen penting yang perlu diperlukan ketika berhadapan dengan DPRK dengan menggunakan teori hubungan internasional Neorealis. Kemudian, akan dibahas beberapa langkah untuk mewujudkan perdamaian di semenanjung. Terakhir, akan disampaikan beberapa kesimpulan.
Elemen apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perdamaian di semenanjung korea
Untuk mengusulkan elemen apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perdamaian di Semenanjung Korea, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang diinginkan AS dan Korea Utara dari satu sama lain. Mengenai Korea Utara, tujuan rezim tersebut adalah kelangsungan hidupnya. Mengingat bahwa sistem internasional dicirikan oleh anarki, seperti yang diusulkan Waltz, sangat penting bagi negara-negara untuk memperjuangkan keamanan mereka. Penafsiran Alexander Wendt mengenai dunia neorealis ini adalah bahwa, dengan mempertimbangkan anarki sistem internasional dan tidak adanya Leviathan, yang dapat diandalkan negara-negara untuk menjamin keamanan mereka, situasi ini memaksa negara-negara untuk mencegah serangan apa pun dengan mencoba mengejar kemampuan musuh-musuhnya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri atau merekrut sekutu (Wendt, 1999).
Preposisi ini dapat menjelaskan mengapa Korea Utara mengejar senjata nuklir, karena, seperti yang dinyatakan Waltz, senjata ini berkontribusi pada tidak adanya perang dan pemeliharaan stabilitas. Dalam kasus DPRK, keinginannya untuk mencegah serangan dari Amerika Serikat sangat jelas. Bagi negara ini, Amerika Serikat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidupnya; hal itu menjelaskan minat mereka untuk memiliki senjata nuklir. Tujuan DPRK tampaknya adalah: mencapai paritas strategis dengan AS dengan menciptakan pencegah nuklir yang kredibel dan memaksa lawan untuk membuat perjanjian damai, mengakui kedaulatan dan kemerdekaan DPRK, dan memberikan jaminan keamanan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi negara lebih lanjut (Toloraya, 2017). Prioritas AS terhadap Korea Utara adalah mencapai denuklirisasi total rezim tersebut.
Dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, solusi damai untuk krisis nuklir tidak hanya denuklirisasi Semenanjung Korea tetapi juga penandatanganan perjanjian damai untuk menangani masalah keamanan Pyongyang. Perjanjian damai harus didasarkan pada kepercayaan, seperti yang dijelaskan Choe Chang. Jadi, untuk menciptakan dorongan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, sangat penting untuk menyimpulkan perjanjian damai yang mengakhiri keadaan perang yang berlaku dan mengakhiri permusuhan di antara kedua negara. Bagi penulis ini, kesepakatan apa pun yang mengabaikan masalah perang dan perdamaian akan gagal. Chang menyimpulkan dengan menegaskan bahwa sinyal perjanjian perdamaian bukan hanya masalah satu aktor yang memberikan keuntungan kepada yang lain atau memberikan kompensasi, tetapi juga masalah relevansi politik yang akan menguntungkan semua pihak, terutama DPRK, AS, dan komunitas negara-negara (Chang, 2010).
Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea
Penulis artikel ini percaya bahwa masih mungkin untuk menggunakan cara damai untuk menyelesaikan krisis nuklir DPRK. Namun, kemajuan negosiasi bergantung pada kemauan negara-negara nuklir untuk menghentikan uji coba nuklir mereka dan mulai mengurangi persenjataan mereka. Tanpa contoh negara-negara besar, negara-negara nuklir yang sedang berkembang akan terus memiliki alasan untuk mengejar program nuklir rahasia. Menurut Garca, solusi untuk krisis nuklir DPRK menyiratkan diskusi dan pengaturan multilateral yang mengatasi perbedaan yang menjijikkan antara negara-negara kelas satu (yang berhak memiliki senjata nuklir) dan negara-negara kelas dua, yaitu yang lainnya. Solusi diskriminatif ini menyebabkan esai dan kepemilikan bom atom oleh Israel, India, dan Pakistan. Selama standar ganda ada, klub atom dan lembaga multilateral tidak akan memiliki otoritas moral untuk menghalangi Iran, Korea Utara, dan negara-negara lain untuk memiliki bom atom (Garca, 2015).
Selama masih ada standar ganda, di mana beberapa negara diizinkan memiliki senjata nuklir dan yang lain tidak, maka tidak ada gunanya menuntut Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi, terutama dengan mempertimbangkan bahwa sepanjang sejarah AS tidak hanya telah membangun senjata nuklir di Korea Selatan, tetapi juga mengancam Korea Utara dengan penggunaannya. Mengenai hal ini, kita harus mengingat bahwa dokumen AS yang baru-baru ini dideklasifikasi mengungkapkan rencana AS untuk melakukan serangan nuklir terhadap DPRK pada tahun 1969 setelah insiden EC 121 (Chang, 2010). Karena alasan ini, penting untuk mengurangi rasa takut terhadap Korea Utara, seperti yang dinyatakan Doug Bandow, dengan mengambil langkah-langkah yang mengurangi paranoia dan ketidakamanan rezim Kim, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan represif yang lebih keras. Sementara Kim yang lebih aman mungkin merasa bebas untuk menyiksa penduduknya, ia akan menghadapi lebih sedikit tekanan untuk melakukannya karena takut akan pergolakan. Meningkatkan rasa aman rezim mungkin merupakan hal yang perlu ? jika tidak cukup? kondisi untuk perbaikan (Bandow, 2017).
Setelah menjamin kelangsungan hidup rezim, langkah maju lainnya untuk meredakan krisis nuklir menyiratkan proses negosiasi bilateral antara kedua Korea dan negara-negara tetangga DPRK seperti Tiongkok, Rusia, dan Jepang, serta Dewan Keamanan; khususnya skema negosiasi yang disusun oleh 8 pihak, yang menggabungkan pengalaman Perundingan Enam Pihak dan negosiasi Dewan Keamanan, IAEA, dan Jerman dengan Iran, yang diakhiri dalam Perjanjian 2015. Dalam perspektif saya, Perjanjian Nuklir Iran dapat menjadi contoh untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea dan akan berguna sebagai awal untuk menabur perdamaian di kawasan tersebut. Menurut seorang teknisi dari IAEA, Iran memiliki program nuklir yang paling banyak diperiksa di dunia. Inspektur IAEA memiliki akses ke 100% fasilitas atom dan kepatuhan komitmen Iran yang tersertifikasi (Hurtado, 2017). Mengingat keberhasilan kesepakatan nuklir Iran, bahkan jika AS telah meninggalkan kesepakatan tersebut, IAEA juga dapat menjamin inspeksi program nuklir Korea Utara dan akses penuh ke fasilitas atomnya. Sama halnya dengan kesepakatan nuklir Iran, kesepakatan dengan DPRK akan membantu menghilangkan kekhawatiran dan kecurigaan AS terhadap Korea Utara, dengan cara membangun langkah-langkah kepercayaan di antara para pihak yang mendukung perdamaian berkelanjutan. Salah satu alternatif dalam hal ini adalah dengan memberikan manfaat kepada DPRK sehingga negara ini memenuhi janjinya. AS harus menganggap Korea Utara sebagai negara berdaulat yang setara dan mengatasi kekhawatirannya terhadap keamanan dan pembangunan (Ying, 2017).
