Mengutip dari buku "Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara" yang ditulis H. Encup Supriatna bahwasanya dinamika pergumulan kehidupan politik rakyat pada dimensi gerakan demokrasinya berada dalam suatu peralihan keyakinan politiknya. Yang mana peralihan keyakinan politik rakyat yang semula menunggu atau bergantung pada elit politik, tapi pada era reformasi justru sebaliknya. Hal tersebut dapat dicermati terutama dalam rentetan aspirasi dan tuntutan politik rakyat yang semakin terbuka dan kritis. Maka daripada itu, kemunculan tantangan dan dinamika dalam pilkada semkain hari semakin kompleks.
TANTANGAN PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA
Negara demokratis merupakan suatu lembaga kekuasaan yang harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan demokratis. Dengan fakta tersebut dibuktikan melalui kebebasan warga negaranya dalam menyatakan pendapat dan mengawasi pemerintah. Dikutip dari buku "Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru" karya Beni Ahmad Saebani, bahwa keberadaan rakyat harus disahkan dan diakui oleh pemerintahan suatu negara. Rakyat menentukan nasib suatu negara karena suatu rakyat diibaratkan sebagai suara Tuhan, artinya rakyat memilih dan menentukan pemimpin dan pengambil kebijakan yang dapat menyejahterakan atau menyengsarakan rakyat. Hadirnya pemilihan umum sebagai bentuk pesta demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukan bahwasanya mereka memiliki kedaulatan. Konsep tersebut mengimplikasi bahwasanya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan negara mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintah dijalankan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham tersebut. Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan peran penting pemerintahan daerah, yang mana struktur pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota yang diisi oleh gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah. Kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat, semakin menjadi tugas tersendiri dalam menjawab tantangan perihal aksebilitas dan transparansi dalam proses pemilihan. Tantangan yang hadir dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia sangat beragam dan kompleks, salah satu tantangan utamanya yaitu praktik politik uang yang seringkali mengganggu integritas pemilihan. Praktik tersebut bukan hanya merusak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antar calon. Selain itu, polarisasi sosial yang terjadi di masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Tantangan lainnya pula yaitu lemahnya pengawasan yang lemah terhadap proses pemilihan, meskipun sudah ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi seperti Badan Pengawas Pemilu.Â
DINAMIKA PILKADA DI INDONESIA
Selain tantangan yang timbul dalam pilkada, dinamika politik juga sangat berpengaruh terhadap proses pilkada terutama dalam hal persaingan antar kandidat dan partai politik. Dinamika politik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan elit politik, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik dalam proses pemilihan. Dinamika politik dalam pilkada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor politik. Praktik politik yang tidak sehat seperti politik uang dan politik identitas, serta peran pemerintah pusat dan kekuatan lokal. Pada beberapa daerah, pengusaha atau tokoh lokal memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi proses pemilihan. Kekuatan tersebut dapat menghambat munculnya kandidat alternatif lainnya yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat. Tidak jarang pilkada diwarnai dengan kemunculan calon dari keluarga politik yang sama, atau biasa disebut dengan dinasti politik. Hadirnya dinasti politik bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara meneruskan jabatannya kepada anggota keluarga.Â
Akhirnya dinamika politik yang hadir dalam konteks pilkada dapat memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan demokrasi lokal di Indonesia. Melalui pemahaman terkait tantangan dan dinamika yang ada, diharap semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik, lebih bersih dan adil.
Referensi
Beni Ahmad Saebani. 2018. Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru. Bandung; CV Pustaka Setia hlm.63
Encup Supriatna. 2015. Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara. Bandung; CV Pustaka Setia hlm.59
