Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah seringkali menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan pendanaan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan hutang daerah dan obligasi daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu wilayah strategis di Jawa Timur, telah mengambil langkah ini dalam mengelola keuangan daerahnya.
Hutang daerah adalah sejumlah dana yang dipinjam oleh pemerintah daerah dari pihak ketiga, seperti pemerintah pusat, lembaga keuangan, atau badan usaha, dengan kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati. Tujuan dilakukannya Hutang daerah oleh pemerintah daerah, seperti :
- Membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berskala besar dan mendesak, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
- Menutupi defisit anggaran daerah dalam jangka pendek, terutama jika terjadi penurunan pendapatan daerah atau peningkatan pengeluaran yang tidak terduga.
- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Salah satu contoh penggunaan hutang daerah di Kabupaten Gresik adalah untuk membiayai proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Gresik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus distribusi barang, terutama dari dan menuju kawasan industri dan pelabuhan.
Jalan Lingkar Utara Gresik merupakan jalan arteri sepanjang 25 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik dengan Kecamatan Sedati di Kota Surabaya. Jalan ini dibangun untuk mengalihkan kendaraan berat dari jalan utama yang melintas di pusat kota, sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Dalam proses membiayai proyek ini, Pemerintah Kabupaten Gresik mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang merupakan badan usaha milik negara yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur. Jumlah pinjaman yang diajukan adalah sebesar Rp 400 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 15 tahun.
Namun, penggunaan hutang daerah harus dilakukan secara bijak dan didasarkan pada studi kelayakan yang matang. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai dengan hutang daerah memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam membayar cicilan hutang dan bunganya.
Selain hutang daerah, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan alternatif. Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari investor, baik individu maupun institusi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Tujuan dilakukannya penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah, seperti :
- Membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, atau fasilitas air bersih.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui investasi pada obligasi daerah.
- Mendiversifikasi sumber pendanaan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan asli daerah atau dana transfer dari pemerintah pusat.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang ketat dalam penerbitan obligasi.
Salah satu contoh penggunaan obligasi daerah di Kabupaten Gresik adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk dan industri yang pesat, ketersediaan air bersih menjadi isu penting yang harus diatasi. Dalam mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 300 miliar pada tahun 2021. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jaringan pipa transmisi air bersih sepanjang 25 kilometer dan instalasi pengolahan air (IPA) baru di Kecamatan Cerme. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih di Kabupaten Gresik sebesar 1.000 liter per detik, sehingga dapat melayani kebutuhan air bersih bagi lebih dari 200.000 jiwa di wilayah tersebut. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan dan mencegah penurunan muka tanah.
Obligasi daerah untuk proyek ini diterbitkan dengan tenor 15 tahun dan kupon sebesar 7,75% per tahun. Obligasi ini mendapat respons positif dari investor, baik institusi maupun perorangan, karena dianggap sebagai investasi yang aman dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
Namun, penerbitan obligasi daerah juga memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai dengan obligasi daerah memiliki prospek pengembalian yang baik, sehingga pemerintah daerah dapat membayar bunga dan pokok obligasi tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menjaga kepercayaan investor dengan menerapkan transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pengelolaan hutang daerah dan obligasi daerah, aspek pengawasan dan transparansi memegang peranan kunci. Pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk badan pengawas keuangan daerah yang bertugas mengawasi penggunaan dana yang berasal dari hutang daerah dan obligasi daerah. Badan ini memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Gresik juga berkomitmen untuk mempublikasikan laporan keuangan daerah secara berkala kepada masyarakat. Laporan ini mencakup informasi terkait jumlah hutang daerah dan obligasi daerah, proyek-proyek yang dibiayai, serta rincian pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan masukan atau kritik jika diperlukan.
