Strategi Integrasi dalam Komunikasi Multibahasa

Strategi Integrasi dalam Komunikasi Multibahasa

Muhammad Alif Syahroni
Vera Sardila
Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak
Pokok masalah yang diajukan pada artikel ini adalah perlunya meninjau kembali posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan model pendidikan dan pengajaran bahasa di Indoneisa. Masalah tersebut didasarkan pada dua asumsi. Di satu sisi, bahasa sering dianggap sebagai bidang yang kurang penting apabila dibandingkan dengan bidang lain; di sisi lain, pendidikan dan pengajaran bahasa di Indonesia belum didasarkan pada potensi kedwibahasaan dan prinsip-prinsip literasi.
Pendahuluan
Artikel ini berkenaan dengan bagaimana bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing seharusnya diperlakukan atau diposisikan dari sudut pandang demokrasi bahasa. Untuk itu, perlu dilihat kembali kedudukan ketiga kelompok bahasa tersebut. Pada saat yang sama, untuk mendapatkan model pendidikan dan pengajaran bahasa yang cocok, juga perlu disimak kembali bagaimana ketiga kelompok bahasa itu diajarkan. 

Pokok masalah ini didasarkan pada dua asumsi fundamental. Pertama, bahasa sering dianggap sebagai bidang yang periperal apabila dibandingkan dengan bidang lain. Kedua, pendidikan dan pengajaran bahasa di Indonesia yang multikultural dan multilingual ini belum didasarkan pada potensi kedwibahasaan dan prinsip-prinsip literasi.

Pembahasan
Pada kelompok pertama, sebagai bahasa nasional di Indonesia dan sebagai alat komunikasi secara luas sekaligus, Bahasa Indonesia digunakan sebagai media pengajaran di semua tingkat pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selain itu, Bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata pelajaran selama 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah lanjutan pertama, 3 tahun di sekolah lanjutan atas, dan setidaknya satu tahun di perguruan tinggi (kecuali di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahasa ini dalam berbagai bentuk diajarkan di sepanjang program). 

Secara historis, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media pengajaran tidak dapat dilepaskan dari pemilihan bahasa ini sebagai bahasa nasional ketika dikumandangkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Untuk pembentukan bangsa, pemilihan itu menguntungkan, meskipun mengesampingkan peranan bahasa-bahasa daerah besar seperti bahasa Jawa dan Sunda (Alisyahbana, 1984a: 48) dalam mewariskan sastra dan kebudayaan.

Pada kelompok kedua, bahasa-bahasa daerah yang berjumlah lebih dari 500 buah digunakan sebagai alat komunikasi di masyarakat pendukung bahasa-bahasa itu, tetapi tidak semua bahasa itu digunakan sebagai media pengajaran, kecuali hanya di daerah-daerah dengan siswa yang belum siap untuk menggunakan Bahasa Indonesia sampai tahun ketiga di sekolah dasar. 

Bahasa-bahasa daerah yang mempunyai peranan penting dalam tradisi dan seni diajarkan sebagai mata pelajaran dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama/atas. Demikian juga, di Jurusan Bahasa Daerah, bahasa daerah diajarkan di universitas di sepanjang program.

Pada kelompok terakhir, bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah lanjutan pertama selama 3 tahun, di sekolah lanjutan atas 3 tahun, dan di universitas 1 tahun. Akan tetapi, di jurusan bahasa asing, misalnya Bahasa Inggris, bidang ini, dalam berbagai bentuk diajarkan di sepanjang program. Meskipun Bahasa Inggris tidak digunakan sebagai alat komunikasi di masyarakat, bahasa tersebut diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di semua tingkat pendidikan di atas, kecuali di sekolah dasar.

Kenyataan lain yang perlu dikemukakan terlebih dahulu adalah bahwa pelaksanaan pendidikan bahasa menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional, tetapi di pihak lain Pusat Bahasa lah yang memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan daerah (tidak termasuk bahasa asing). 

Namun demikian, di luar harapan bahwa kedua lembaga ini tidak selalu membuat kebijakan kebahasaan yang saling menunjang. Sebagai contoh, Departemen Pendidikan Nasional belum mengganggap bahasa sebagai bidang yang penting dibandingkan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Pusat Bahasa menganggap bahwa bahasa merupakan bidang yang sangat penting sehingga seakan-akan lembaga ini mengarahkannya dengan melakukan interferensi melalui standarisasi.