Ketua MK Ditangkap, DPR Gagal Jadi Tumpuan Rakyat

Tertangkapnya Akil Mukhtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memang menyita perhatian banyak pihak. Hal ini karena berkaitan erat dengan jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga peradilan yang baru saja mendapat kepercayaannya kembali dibawah kepemimpinan Mahfud MD, sebuah lembaga yang juga menjadi tumpuan terakhir masyarakat akan ditegakkannya keadilan yang sudah lama tak memihak rakyat.

Penangkapan yang dilakukan KPK dirumah dinasnya menjadi sangat memperihatinkan betapa fasilitas negara yang seharusnya dimanfaatkan secara semestinya telah menjadi ajang transaksi suap yang telah mencederai nilai-nilai yang harus ditegakkannya. tapi terlepas dari semua itu; Mahkamah Konstitusi tetaplah sebuah lembaga peradilan yang tak punya kaitan apa-apa dengan prilaku pengurusnya.

Kinerja DPR ?

Sebagaimana kita ketahui pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi diawali dengan proses penyeleksian oleh DPR. dalam hal ini kita tidak sedang mau menyalahkan DPR, tapi kita hanya ingin mempertanyakan kinerja yang dilakukan: kenapa ketua Mahkamah Konstitusi yang baru beberapa bulan saja menjabat sudah berani melakukan praktek suap ? hal ini penting karena sebelum terpilihnya Akil Mukhtar sudah banyak masukan maupun statement  dari berbagai tokoh yang salah satunya Jimly Assiddiqi yang mengatakan bahwa Akil Mukhtar sering diisukan melakukan transaksi bawah meja atas semua kasus-kasus yang ditanganinya.

isu-isu tersebut terbukti sudah bersamaan dengan tertangkapnya Akil Mukhtar beserta beberapa orang yang salah satunya anggota DPR. Disini kita bisa melihat, bahwa pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi pun yang seharusnya riil berdasarkan kreteria-kreteria integritas, kapabilitas sarat dengan muatan-muatan politik yang pada akhirnya berujung pada terjadinya praktek-praktek yang melanggar hukum, etika, moral dan tentunya melukai hati rakyat.

Maka ke depan, kinerja DPR harus menunjukka keseriusan yang lebih dan tidak terkesan main-main dalam memilih Pimpinan sebuah Lembaga Peradilan. Meminta atau bahkan memasukkan tokoh-tokoh yang dianggap kompeten dibidangnya dalam proses pemilihan ketua MK berikutnya, mempertimbangkan segala masukan dan segala kecacatan yang ada juga rekam jejak sebelumnya, dan yang paling penting mengesampingkan muatan-muatan politik yang tak semestinya dimasukkan. Saatnyalah DPR benar-benar menjadi tumpuan rakyat atas segala persoalan yang semakin merongrong nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.