Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak diadopsi di dunia modern. Namun, implementasinya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di setiap negara. Swedia dan Filipina adalah dua negara yang menjalankan sistem demokrasi mereka masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi indeks demokrasi antara Swedia dan Filipina.
Menurut data dari Freedom House, indeks demokrasi Filipina adalah 65/100. Hal ini disebabkan oleh intervensi pihak berwenang terhadap kebebasan internet di Filipina, serta implementasi supremasi hukum dan keadilan yang serampangan dan sangat berpihak pada elit politik dan ekonomi selama masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Sebaliknya, demokrasi di Swedia mendapatkan indeks 100/100 dari Freedom House. Swedia menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dengan sistem multipartai yang kuat. Kebebasan sipil dan hak politik dijamin secara hukum dan umumnya dihormati dalam praktik, yang menunjukkan bahwa Swedia mengimplementasikan supremasi hukum dengan baik, sehingga demokrasi di negara tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan Filipina.
Mengacu pada teori Demokrasi Liberal yang diungkapkan oleh Robert A. Dahl, demokrasi yang ideal harus menjamin kebebasan individu, hak asasi manusia, dan checks and balances yang kuat (Dahl, 1989). Selain itu, menurut teori Demokratisasi karya Samuel P. Huntington, demokratisasi merupakan manifestasi dari suatu fenomena politik yang lebih umum. Dalam sejarah, peristiwa serupa kadang-kadang terjadi hampir simultan di negara-negara atau sistem-sistem politik yang berbeda. Namun, faktor-faktor penyebab langsung demokratisasi tidaklah sama bagi semua negara dan signifikansinya cenderung bervariasi dari waktu ke waktu (Huntington, 1997).
Selain itu, teori Institusionalisme menurut Arend Lijphart menekankan pentingnya lembaga politik dalam membentuk perilaku politik dan hasil kebijakan, karena desain institusi dapat mempengaruhi kualitas demokrasi (Lijphart, 1992). Studi komparatif ini bertujuan untuk mengevaluasi institusi demokrasi di Filipina dan bagaimana Swedia dapat memberikan pelajaran berharga bagi Filipina untuk meningkatkan nilai demokrasinya.
Dalam artikel ini, saya ingin mengkritik rezim demokrasi di Filipina dengan tujuan meningkatkan implementasi demokrasi di negara tersebut. Ada lima aspek yang akan saya kritisi sekaligus memberikan saran, yaitu:
1.Kekerasan Politik dan Intimidasi:
Negara Filipina sering mengalami kekerasan politik terutama selama masa pemilu. Dan seharusnya negara Filipina mengurangi insiden kekerasan dan memastikan keselamatan bagi kandidat dan pendukungnya bukan hanya mementingkan hegemoni kekuasaannya.
2.Kebebasan Pers:
Meskipun kontitusi Filipina menjamin kebebasan pers, akan tetapi sering terjadi intimidasi terhadap jurnalis karena suatu kepentingan elit politik di negara tersebut. Dan langkah yang harus diambil dalam permasalahan ini adalah memperkuat perlindungan hukum dan operasional kepada pers serta jurnalis sebagai checks and balances di negara Filipina. Negara Filipina dapat belajar dari negara Swedia dalam hal kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap jurnalis, karena kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat.
3.Korupsi yang Merajalela:
Korupsi sudah tidak dapat dibendung lagi di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut laporan pada tanggal 24 Mei 2024 telah terjadi kasus penyuapan pada pegawai Pengadilan Negeri Kota Pasay. Negara Filipina harus memberantas korupsi ini dengan transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan sangat diperlukan serta mengadopsi Pratik-praktik terbaik dari negara Swedia dalam hal transparansi pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik untuk membantu meminimalisir korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
4.Reformasi Elektoral:
Kecurangan pada elektoral di Filipina tahun 2022 berakhir dengan Ferdinand Marcos, Jr. dan Sara Duterte menang telak atas oposisi. Sistem elektoral perlu diperbaiki untuk meminimalisir kecurangan, seperti memberi suara dan manipulasi hasil pemilu. Ini bisa dilakukan dengan memperketat pengawasan dan menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
5.Pemberdayaan Masyarakat Sipil:
Kelompok ini sering mendapat serangan dibawah pemerintahan Duterte yang populis dan tidak liberal melalui intimidasi, penganiyaan, disinformasi besar-besaran dan bahkan kekerasan langsung. Masalah pada bagian ini adalah harus memperkuat peran organisasi Masyarakat sipil dalam proses politik dan pengambilan Keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas serta partisipasi demokratis.
Dengan mengatasi isu-isu ini, Filipina dapat memperkuat dan memajukan rezim demokrasinya, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil dan adil seperti Swedia.Â
Artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis di Filipina dalam merancang strategi untuk memperkuat institusi demokrasinya. Dengan belajar dari praktik terbaik di Swedia dan mengatasi tantangan domestik, Filipina dapat mengambil langkah signifikan menuju demokrasi yang lebih stabil, transparan, dan inklusif. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan demokrasi di Filipina dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang tengah berjuang untuk memperkuat sistem demokrasi mereka. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Filipina dapat memperbaiki sistem demokrasinya dengan belajar dari praktik-praktik demokrasi di Swedia.
