Politik Kepentingan dalam Gelaran Formula E Jakarta

Gelaran balap mobil listrik Formula E pada akhirnya telah sukses diselenggarakan di Jakarta International eProx Circuit. Diadakan pada 4 Juni 2022 cukup memberikan Jakarta sebagai perhatian dunia karena mampu menjadi tuan rumah yang mengadakan salah satu event olahraga terbesar di dunia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari seorang pemimpin DKI Jakarta yang bernama Anies Baswedan.

Berbagai kontroversi tentang pengadaan gelaran formula e cukup sering terjadi dikalangan legislatif DKI Jakarta. Hal tersebut tidak jauh kaitannya dengan lawan politik dari Anies sendiri. Dari fraksi PDI Perjuangan sendiri yang selalu mengkritik habis-habisan mengenai kejuaraan mobil listrik tersebut. 

Seperti halnya pengajuan hak interpelasi oleh ketua fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menduga banyak kejanggalan yang harus diselenggarakan yang harus dijelaskan terkait ajang balap mobil formula e tersebut karena menelan anggaran Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee. 

Pengajuan hak interpelasi tersebut tidak disambut baik oleh beberapa fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta. 7 fraksi menolak untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula, sampai-sampai timbul pemboikotan paripurna untuk menginterpelasi gelaran formula e tersebut. 

Dalam gelaran formula e ini bisa dibilang Anies baswedan mendapat beberapa penolakan oleh lawan politik Anies. Seperti halnya ketua umum PSI Giring Ganesha yang sempat meninjau lokasi Formula E di Ancol yang dapat diartikan juga untuk menjatuhkan Anies.

Gerak-gerik para partai politik yang kontra dengan Anies cukup memberikan sinyal bahwa partai-partai khawatir dengan naiknya elektabilitas dari Gubernur DKI Jakarta tersebut. Mengingat Pemilu 2024 akan semakin dekat, hal tersebut akan berhubungan dengan elektabilitas para calon-calon yang akan diusung pada pemilihan presiden pada 2024.

Tarik menarik kepentingan juga ditunjukkan oleh kementerian BUMN dengan tidak memberikan sama sekali sponsor kepada gelaran perlombaan mobil listrik tersebut. 

Dimana alasan yang diberikan yakni kementerian BUMN baru menerima proposal Formula E H-1 bulan. Hanya untuk mendukung gelaran yang dimana bisa meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia dan bisa menjadikan Indonesia perhatian dunia, apakah akan terhambat dalam pengajuan proposalnya?.

Perlakuan pemerintah terhadap gelaran MotoGP seakan-akan selalu diglorifikasikan berbeda halnya dengan Formula E yang tidak mendapatkan exposure dari pemerintah. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno yang dulunya menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Gelaran formula e kurang mendapatkan promosi dari kemenparekraf dimana jika dibandingkan dengan MotoGP pemerintah selalu hampir setiap hari mempromosikan gelaran tersebut.

Gerak gerik tersebut bisa diartikan bahwa masih adanya kepentingan politik diatas kepentingan untuk memajukan bangsa Indonesia agar dipandang di mata dunia.