Pada masa kepresidenan Jokowi periode kedua muncul sebuah rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia, dari yang awalnya berada di Pulau Jawa tepatnya di Jakarta akan dipindah ke Kalimantan. Akan dipindahnya Ibu Kota Negara ini perlu dilakukan perencanaaan yang sangat matang karena banyak resiko serta dampak positif yang akan timbul nantinya. Rencana pemindahan ini dilatar belakangi oleh terlewat tingginya Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bertujuan untuk mengurangi timpangnya ekonomi yang terjadi di luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa.
      Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang ada karena kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa, dengan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Alasan yang dipikirkan oleh pemerintah adalah karena kawasan yang dipilih dinilai memiliki lokasi yang strategis diantara kota berkembang lainnya. Efek pemekaran yang terjadi nanti pada lokasi IKN yaitu memiliki asumsi variable dan ditentukan daerah yang akan memberikan pengaruh pertumbuhan ke wilayah di sekitarny. Juga berdampak pada perekonomian nasional nantinya, yang sampai saat ini pusat perputaran ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh Jakarta. Sejumlah pihak pemerintah menyebutkan dengan nantinya akan dipindahnya IKN, akan berdampak perekonomian Indonesia lebih merata dan tidak  hanya terpusat di Pulau Jawa.
      Pemerintah menyebutkan acuan utama dipindahkannya IKN ke Kalimantan ialah untuk pemerataan ekonomi. Kegiatan pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa membuat pertumbuhan perekonomian pusat yang baru di luar Pulau Jawa. Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, kesenjangan yang terjadi di daerah yang menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terhambat. Dengan adanya rencana dipindahnya IKN diharapkan dapat menjadi percepatan bagi pemerataan ekonomi dan juga bisa mengurangi kesenjangan yang terjadi di Luar Jawa. Perpindahan IKN juga mempunyai pengaruh pada inflasi akan tetapi karena rencana ini bertahap dilakukannya maka efek yang dihasilkan tidak begitu relevan. Efek yang didapatkan pada pertumbuhan ekonomi bergantung dilihat dari tingkatan perencanaan, dampak pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring berjalanannya waktu dalam waktu 5 tahun jika proyek dikerjakan benar-benar matang. Riset yang dilakukan memungkinakan terjadinya transfer modal pertumbuhan ekonomi 0,1-0,2% karena promosi investasi baru.
      Jika melihat dari negara lain yang melakukan perpindahan ibu kota mereka seperti Brazil yang pindah dari Rio de Janeiro ke Brasilia atau Australia yang pindah dari Sydney ke Canberra. Kurang lebih tujuan dari kedua negara ini sama seperti Indonesia dalam memindahkan ibu kotanya yaitu untuk membagi kota pusat bisnis dan pusat pemerintahan juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Walaupun memindahkan Ibu Kota Negara memiliki beberapa resiko, salah satunya adalah kesiapan dari daerah yang dipilih dalam hal infrastruktur yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan nantinya. Dari segi biaya, pemerintah telah menyebutkan sekitar 19.2% dari total yang dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 446 triliun dianggarkan kepada APBN. Akan tetapi memiliki resiko menjadi bertambah dari beban yang dianggarkan oleh negara jika nantinya ada kegagalan pembangunan dari yang direncanakan awal yang dilakukan oleh pihak swasta.
      Pemindahan ibu kota nantinya dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antar kelompok daerah serta indikasi ketimpangan akan mengecil. Karena pindahnya ibu kota ke provinsi daerah nantinya akan membuat perekonomian berputar kearah sector yang lebih padat sehingga membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan di level regional atau nasional. Pindahnya ibu kotajuga akan membuat tambahan infalsi nasional minimal sekitar 0,3% meski pemindahan IKN baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Imbas inflasi di provinsi IKN bisa menjadi sangat kecil jika provinsi tersebut mempunyai infrastruktur yang mendukung untuk sector produksi yang sangat beragam.
      Perpindahan IKN ke Kalimantan juga dapat mendorong perdagangan disana, lebih dari 50% daerah Indonesia dapat meningkat sector perdagangannya jika dipindah ke daerah yang mempunyai konektivitas dengan daerah lain yang juga memiliki konektivitas yang baik. Pindahnya IKN juga bisa membantu jalannya investasi disana dan daerah sekitarnya. Perpindahan ini nanti membantu mendorong investasi yang lebih luas di wilayah lain khususnya di sector non tradisional.
      Kesenjangan ekonomi terjadi karena tingginya perbedaan yang ada pada pembangunan antar wilayah. Kesenjangan ekonomi apabila tidak ditangani dengan serius oleh sebuah negara akan berimbas pada permasalahan multidimensi. Tujuan untuk menangani kesenjangan ekonomi menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan kecenderungan wilayah yang lebih maju pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat daripada wilayah yang tertinggal. Maka dari itu, Pemerintahan Jokowi lebih mengarahkan pada pembangunan guna menangani kesenjangan yang terjadi antar wilayah. Karena semakin mengecilnya kesenjangan yang terjadi, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berpotensi terjadi percepatan juga tinggi.
      Banyak sekali kesenjangan yang terjadi antara Pulau Jawa dengan pulau diluarnya. Dari segi populasi saja Pulau Jawa menembus 56,56% dari total penduduk Indonesia, populasi yang besar ini mengakibatkan daya dukung Pulau Jawa pada kesediaan lahan dan air bersih menjadi turun. Dan selain Pulau Sumatera yang berpenduduk sekitar 21,78%, Pulau lainnya hanya berpenduduk paling banyak 10% dari total penduduk Indonesia. Dari segi ekonomi juga Pulau Jawa menyumbang kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional terbesar yaitu 58,49% yang mana Jakarta dan sekitarnya memberikan sebesar 20,85%. Sayangnya Pulau Luar Jawa, hanya berkontribusi setengah dari PDRB Pulau Jawa. Besarnya PDRB Pulau Jawa dikarenakan adanya industry dan bisnis yang terpusat dan sudah lama dibangun. Menurut data Badan Pusat Statistik pada triwulan 1 tahun 2019 Pulau Jawa menyumbang PDRB dari pembangunan infrastruktur yang ada seperti; jalan tol, Mass Rapid Transit, dan Light Rapid Transit yang ada di Jakarta berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan PDRB. Adanya industry dan infrastruktur itu yang memberikan efek langsung pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat.
      Konsep pertumbuhan menegaskan jika pusat perekonomian tidak akan tumbuh secara alami, pusat pertumbuhan ekonomi yang baru tidak akan tumbuh tanpa adanya dorongan inovasi dan teknologi dari perusahaan atau industry yang berpusat di sebuah wilayah. Skema hinterland membenarkan suatu wilayah yang sudah stabil bisa membagikan dampak ekonomi terhadap daerah yang berada di sekitarnya. Teori  tersebut yang pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Jawa lebih cepat secara umum jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Maka dari itu, pemerintahan Jokowi membuat terobosan untuk memindahkan percepatan perkembangan yang sudah terlalu lama terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa dengan cara memindahkan IKN sehingga akan terbentuk wilayah pertumbuhan ekonomi yang baru nantinya.
