A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu ada di tengah masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Sehingga selalu menarik perhatian bagi banyak kalangan baik akademisi maupun praktisi. Bergbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan untuk membuka jendela dan misteri kemiskinan. di Indonesia masalah kemiskinan adalah masalah yang selalu menjadi pertanyaan dan relevan untuk  dipelajari secara berkelanjutan. Bukan karena masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih ada sampai sekarang. tetapi juga karena pada titik ini gejalanya semakin parah dengan krisis multidimensi yang diketahui Indonesia (Suharto, 2006:131).
 Masalah kemiskinan memiliki banyak segi aspek, yaitu: Aspek politik, dimana orang miskin sering diabaikan dalam pengambilan keputusan tentang kehidupannya. Aspek sosial: dimana orang miskin mendapat perhatian yang kurang dari lingkungannya  dan sosial karena dinilai rendah dalam hal-hal tertentu. Aspek lingkungan: biasanya kegiatan pengembangan lingkungan dan area konstruksi menyebabkan kerusakan lingkungan dan kurang berkontribusi bagi orang-orang miskin. Aspek ekonomi: masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhannya karena berpenghasilan rendah. Aspek aset: aset sumber daya ekonomi, modal orang miskin, peralatan kerja, sumber daya manusia dan perumahan karena mereka dikendalikan oleh segelintir orang (Ruhadi, 2005: 1).
Kemiskinan juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan makanan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa merasakan pendidikan, kesulitan untuk mengakses kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang mengarah pada kekerasan dan kejahatan. Menghadapi fenomena ini, pemerintah Indonesia sadar sepenuhnya bahwa perlu dibuat program jaring pengaman sosial untuk memberikan bantuan langsung dengan terhadap masalah mereka yang mereka rasakan. Misalnya Program perlindungan sosial seperti pelayanan untuk keluarga miskin yang dibebaskan dari biaya sekolah. Untuk perlindungan kebijakan sosial itu sendiri merupakan bagian penting dari strategi kebijakan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi disparitas multidimensi. Secara garis besar, perlindungan sosial mencakup semua tindakan, baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama yang dihadapi oleh kelompok miskin dan rentan kehidupan yang penuh risiko dan peningkatan status dan hak sosial kelompok marginal di masing-masing negara (Suharto, 2013: 3)
Maka dari itu pemerintah Indonesia mencoba untuk mengurangi angka kemiskinan dengan mengeluarkan program-progam, salah satunya BLT yang merupakan singkatan dari Bantuan Lansung Tunai. dalah program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan tunai atau lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfers) maupun tanpa syarat (unconditional cash transfers) kepada masyarakat miskin.
B. Solusi Yang Ditawarkan Program Tersebut
Negara yang mempelopori BLT adalah Brasil dengan nama Bolsa Escola pada tahun 1990-an, dan namanya diubah menjadi Bolsa Familia sebagaimana diusulkan oleh Presiden Brasil ke-35 Luis Inacio Lula da Silva. Sejak saat itu, negara-negara lain telah mengadopsi BLT, dan besaran yang diberikan oleh BLT telah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang melaksanakan program BLT. Mekanisme Indonesia memiliki target untuk tiga tingkatan: mendekati kemiskinan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dengan kompensasi uang tunai, makanan, asuransi kesehatan dan pendidikan.
Di tengah pandemi virus corona yang mengganggu perekonomian, BLT ini menyasar masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis akibat dari pandemi ini. Sampai dengan 8 Mei 2020, sebanyak 27.062 desa sudah mulai mendata warganya yang akan menerima BLT. Dan 24.309 desa telah mengalokasikan anggaran desa ke BLT, dan 10.000 desa mencairkan dana desa ke BLT. Jenis Penawaran BLT ialah uang tunai sebesar Rp.600.000 per bulan untuk setiap keluarga. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa program bantuan sosial lainnya akan berlanjut hingga tahun 2021, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.419,31 triliun untuk RAPBN 2021. Di bawah ini adalah program BLT yang berlanjut hingga tahun depan:
- Tunjangan Uang sebesar 600 ribu Rupiah. Subsidi dukungan pemerintah sebesar Rp.600.000 yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai pada 27 Agustus dan dilakukan untuk jangka waktu hingga akhir September 2020. Penerima tunjangan uang karyawan ini akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap jadi sekitar Rp 1,2 juta per distribusi.
- Kartu Prakerja Program kartu pra kerja dibuat oleh pemerintah untuk membantu para pengangguran di Indonesia, serta karyawan yang terkena PHK akibat pandemi corona. Peserta dari porgram ini akan menerima tunjangan pelatihan kejuruan senilai Rp 1 juta per bulan untuk membayar kursus pelatihan online sebelum bekerja.
- Â BLT UMKM Dukungan pemerintah melalui BLT UMKM ditujukan agar sektor ekonomi UMKM dapat melanjutkan kegiatannya. Program tersebut meliputi pencairan bantuan UMKM sebesar Rp.2,4 juta yang ditransfer ke rekening.
- Bantuan sosial tunai merupakan bantuan tunai yang akan berlangsung hingga tahun depan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yaitu bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau Rp 500.000 dalam bentuk tunjangan sosial kepada masyarakat yang bukan penerima program Keluarga Harapan (PKH). Â
C.Analisis Mengenai Topik Tersebut
Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang akan selalu ada di tengah masyarakat. Kemiskinan seperti penyakit mematikan yang keberadaannya sulit diatasi. Maka dari itu sudah banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini. Mulai dari pemerataan pendidikan, kesehatan, sampai dengan pembagian bantuan uang secara tunai ini.
