Peran Pers dan Media Massa dalam Mempertahankan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, partisipasi warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, peran media massa dalam menjaga nilai-nilai demokratisasi sangatlah penting. Media massa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berjalannya politik. Di Indonesia, pers dan media menjadi kekuatan keempat setelah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Ramadlan & Masykuri, 2021: 142).

Kontribusi pers dalam menjaga nilai-nilai demokratisasi di Indonesia memiliki fokus pada transparansi pemerintah, pengawasan kekuasaan, serta penggalangan partisipasi masyarakat. Misalnya, melalui peliputan berita, investigasi, dan liputan langsung, media membantu mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Ini membantu mencegah korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pejabat publik. Media massa menyediakan platform untuk membicarakan topik hangat tentang isu-isu politik dan sosial. Diskusi yang terbuka membantu membangun kesadaran politik juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum, kampanye sosial, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan demokrasi.

Pers secara garis besar memiliki peran bagi negara demokrasi yaitu menjamin proses akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lancar. Pers pada posisi strategis untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Dalam hal ini, pers berperan sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. (Pratama & Gischa, 2020). Pers juga berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

Namun, ada upaya pembatasan dan pengawasan terhadap pers dan media dinilai memiliki efek negatif pada kebebasan berekspresi di negara-negara demokrasi dan rezim. Oleh karena itu, ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Hal ini pun berdampak pada demokrasi yang mengalami kemunduran dan akan menyebabkan adanya disinformasi, bahkan pers dan media akan menjadi fokus utama untuk diserang oleh para pemimpin politik yang berupaya melemahkan demokrasi. (Ramadlan & Masykuri, 2021: 142-144).

Dalam rangka menjaga nilai-nilai demokratisasi di Indonesia, pers harus mematuhi kode etik jurnalistik yang meliputi prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kewajiban moral. Pers dalam tindakannya selalu mengedepakan hak asasi manusia karena pers dituntut untuk bekerja secara professional dan terbuka padahal mereka dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Pers pun harus berusaha diterima oleh masyarakat agar dalam proses membangkitkan demokrasinya dapat dipercaya oleh publik. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik, pers dapat menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. (Nugroho & Samsuri, 2013: 291)

Kesimpulannya, pers berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengawal penyelenggaran demokrasi di Indonesia, memperjuangkan kepentingan publik, dan memberikan informasi yang akurat serta terpercaya kepada masyarakat. Ekosistem media pun harus dilindungi dan diproteksi agar pers dapat menjalankan tugasnya dengan baik, media massa memastikan adanya transparansi pemerintahan, mengawasi kekuasaan, dan menggalang partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat, kritis, serta menjadi platform partisipatif bagi masyarakat. Pada akhirnya, media massa dan pers akan saling membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik dan bertanggung jawab dalam mendukung sekaligus mempromosikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.