YANG KEDUA, Kebebasan Berpendapat yang Belum Sepenuhnya BebasMeski era Orde Baru sudah lama berlalu, kebebasan berpendapat di Indonesia masih seperti berjalan di atas tali tipis. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada ancaman hukum atau serangan digital. Padahal, kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi penting HAM.
YANG KETIGA, Diskriminasi dan IntoleransiIsu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik itu karena agama, etnis, maupun orientasi seksual, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Contohnya, penutupan rumah ibadah, ujaran kebencian, hingga tindakan kekerasan yang sering kali dibiarkan begitu saja tanpa ada penegakan hukum yang tegas.
YANG KEEMPAT,Papua dan Isu HAM, Wilayah Papua sering menjadi sorotan dunia internasional terkait pelanggaran HAM. Isu ini melibatkan persoalan hak atas tanah, kebebasan berekspresi, dan tindakan represif terhadap warga sipil.
Apa yang menyebabkan penegakan HAM di indonesia masih lambat, ada beberapa faktor atau alasanÂ
mengapa penegakan HAM di Indonesia sering terasa lambat, bahkan jalan di tempat. Salah satunya adalah kurangnya keberanian politik. Banyak kasus yang melibatkan pihak-pihak berkuasa atau tokoh berpengaruh, sehingga penyelesaiannya menjadi rumit. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia masih rentan terhadap korupsi, yang tentu saja memperburuk situasi.
Di sisi lain, masyarakat, mahasiswa, atau siapapun itu, juga perlu lebih aktif menyuarakan isu HAM. Kadang, pelanggaran HAM dianggap masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal dampaknya bisa dirasakan oleh siapa saja.
ada banyak harapan masyarakat dalam masalah penegakan HAM meskipun di tengah-tengah tantangan
Meski banyak tantangan, bukan berarti kita harus menyerah. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia:
Penyelesaian Kasus LamaPemerintah harus serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Penguatan Lembaga HAMKomnas HAM dan lembaga terkait harus diberikan wewenang yang lebih besar dan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Peningkatan Kesadaran PublikPendidikan tentang HAM harus diperkuat, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya lebih mungkin untuk memperjuangkannya.
