Pemekaran Papua Buat Siapa?

Setidaknya pemerintah lebih baik fokus sekurang-kurangnya dalam dua aspek dalam pembangunan di Papua yakni di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan disamping dibidang ekonomi dibandingkan dengan memaksakan pemekaran provinsi terlalu dini, seperti:

• Kebijakan pendidikan dan kompetensi jangka pendek seperti membangun balai tenaga keahlian untuk mencetak putra daerah papua memiliki skill vokasional seperti ahli mekanik, komputer, menjahit, keahlian tukang bangunan, dan keahlian sejenisnya agar masyarakat dapat cepat memperoleh keahlian dan dapat berpartisipasi dalam waktu cepat untuk pembangunan yang progresif.
• Kebijakan pendidikan dan kompetensi jangka menengah dan jangka panjang yakni dengan meningkatkan tingkat penyelesaian  pendidikan sekurang-kurangnya pada tingkat SMA/STM hingga sarjana seperti kebijakan wajib belajar 12 tahun yang merata diseluruh daerah dipapua. Diharapkan dengan demikian, dimasa mendatang dapat tercipta SDM unggul dan melek IT.
• Memperkuat struktur lembaga adat maupun Majelis Rakyat Papua dengan pertimbangan jumlah suku papua yang sangat beragam dan dibutuhkan representasi dari suku-suku tersebut dalam kebijakan pembangunan yang berada dipapua.
• Publikasi yang gencar mengenai suku-suku yang ada dipapua dengan baik agar tercipta informasi yang baik mengenai saudara-saudara kita yang di Papua dan bisa semakin saling mengerti dan menghargai akan adanya keanekaragaman Bhineka Tunggal Ika.

Sekian dan Terima kasih, kita semua bersaudara.

Sumber

https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/3/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html

https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/mamta/kota-jayapura/#:~:text=Berdasarkan%20kelompok%20umur%2C%20penduduk%20Kota,2016%20sebesar%20307%20jiwa%2Fkm2.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jayapura#Suku_bangsa

https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20173#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Selama%20kurun%20waktu%2020,DTI%20sebesar%20Rp24%2C04%20Triliun.