Tanggapan Mengenai Kebijakan Pemerintah terkait Tambahan PPN bagi Sembako Premium dan Sekolah Swasta

Pemerintah melalui Direktoran Jendral Pajak menyampaikan bahwa akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan. Namun, pemerintah melakukan pernyataan bahwa pemberlakukan PPN ini hanya diberlakukan untuk bahan pokok (sembako) premium dan untuk sekolah swasta yang memberlakukan iuran tinggi kepada para siswa nya.

Tanggapan serta opini saya terkait dengan kebijakan serta perencaan yang diberlakukan oleh pemerintah ialah saya sangat setuju dengan kebijakan ini, menurut saya bahan pokok (sembako) premium memang sudah seharusnya dikenakan PPN tambahan agar terwujudnya sebuah keadilan antara penyedia bahan pokok lokal dan para penyedia impor bahan sembako premium. 

Bahan pokok (sembako) premium kita tau hanya dinikmati oleh para kalangan atas dan dipasarkan melalui supermarket, jika tidak dikenakan PPN tambahan maka akan terjadi ketimpangan sosial antar masyarakat kalangan menengah kebawah dan masyarakat kalangan menengah atas. 

Selain itu, pemberlakukan PPN ini juga untuk kepentingan masyarakat dan untuk kas negara, karena jika tidak ada PPN maka para pelaku impor bahan pokok (sembako) premium akan semakin luas dan longgar dalam melakukan pemasaran sehingga dampak yang diakibatkan adalah kalah saing nya para penyedia bahan pokok lokal karena banyaknya impor bahan pokok kualitas premium. 

Menurut saya, hasil pembayaran PPN ini nantinya harus disalurkan secara bijak dan tepar sasaran untuk kebutuhan masyarakat, seperti melakukan pembangunan dipasar tradisional untuk mensejahterakan masyarakat, atau pemerintah bisa menggunakan hasil PPN ini untuk menyediakan pendidikan serta pelatihan bagi para penyedia bahan pokok kualitas lokal sehingga dapat bersaing dengan bahan pokok premium. 

Karena menurut saya Indonesia dengan kekayaan alam yang dimiliki nya dapat bersaing dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun kendala yang dialami adalah kurang nya pemahaman akan teknologi yang semakin berkembang oleh masyarakat Indonesia yang masih menggunakan cara-cara tradisional dan tidak tersedianya teknologi canggih bagi para petani lokal sehingga pemenuhan kebutuhan pokok serta hasil dari bahan pokok masih tertinggal dari negara-negara lain yang sudah maju. 

Pemerintah harus bisa memanfaatkan kekayaan alam serta kualitas masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain, pemerintah harus mensejahterakan para petani lokal serta memberikan bimbingan dan pelatihan sehingga para petani lokal dapat bertambah wawasan nya. 

Dengan kultur budaya masyarakat Indonesia sebenarnya para petani lokal sudah sangat baik dan terampil dalam melakukan penyediaan bahan pokok hanya saja pemahaman akan teknologi dan tidak tersedianya teknologi yang canggih sehingga proses dan kualitas penghasilan dari bahan pokok masih tertinggal dengan negara-negara lain.

Mengenai kebijakan tambahan PPN bagi sekolah swasta menurut saya harus diterapkan secara terarah dan memiliki tujuan yang baik. Mengingat sulitnya beberapa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah Negeri, contoh kasusnya adalah dengan adanya kebijakan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah pada sekolah Negeri menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak diterima serta tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan nya di sekolah Negeri sehingga mengharuskan mendaftar pada sekolah swasta. 

Kebijakan PPN pada sekolah swasta harus terarah dengan baik, maksudnya adalah pemerintah harus menetapkan PPN pada sekolah swasta yang memiliki tingkatan menegah atas saja, karena tidak semua sekolah swasta didominasi oleh masyarakat menengah atas, banyak juga masyarakat kalangan menengah bawah yang harus berupaya keras untuk memenuhi pendidikan anaknya dengan memasukkan nya pada sekolah swasta karena tidak diterima disekolah Negeri. 

Pemerintah juga harus memberikan solusi permasalahan sulitnya masuk sekolah Negeri, karena beberapa masyarakat ada yang mengeluh dengan biaya pendidikan disekolah swasta sangatlah mahal.