Korupsi, Hobi atau Tradisi?

Bagaimana dengan elite pemerintahannya? Ternyata tidak jauh beda dengan sistem sanksinya. Pihak penguasa tidak memberikan teladan yang baik kepada rakyatnya. Berapa banyak kasus korupsi yang dilakukan pemerintah namun terbungkam begitu saja. Seakan memberikan peringatan bagi siapa saja yang mengusik urusan pemerintah pasti tergilas. 

Wah, inilah kengerian yang akan dialami siapa saja yang berani mengkritik penguasa. Sudah banyak sekali contoh yang terjadi di negeri ini. Kali ke-berapa negara ini mengganti ketua KPK dan hilangnya kabar ketua sebelumnya. Inilah fakta yang terjadi, hukum dan sanksi boleh jadi sangat tajam kebawah, namun sangat tumpul bahkan tak bisa melukai sedikitpun pihak yang diatas.

Fenomena menyakitkan ini tak akan pernah tersudahi, jika sistem sanksi tidak memberikan efek jera kepada seluruh bagian masyarakat. Karena para 'tikus-tikus berdasi' itu tidak ngeri dengan hukuman yang menimpanya. 

Bayangkan saja, sudah menghabiskan gudang penyimpanan makanan, bukannya di hukum, malah di isolasi dalam ruangan full fasilitas. Dan pada waktunya mereka dibiarkan berkeliaran lagi ke lading-ladang yang ditanam oleh warga.

Solusi Konkrit

Masalah korupsi ini tak ubahnya seperti rumput yang selalu tumbuh diladang padi. Tak akan pernah selesai sebelum dicabut sampai ke akar-akarnya, meskipun sudah menggunakan pisau tajam otomatis sekalipun, rumput itu akan selalu tumbuh.

Maka solusi yang paling konkrit dan efektif adalah dengan menyelesaikan masalah dasar dari adanya korupsi ini. yaitu sistem politik dan sistem hukum sanksi yang mendorong para pelaku kejahatan untuk senantiasa melakukan rencananya.

Adanya kebebasan kepemilikan, kebebasan berfikir, dan kebebasan-kebebasan lainnya yang memicu adanya kesewenangan jabatan ditambah dengan lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah salah satu masalah dasar yang kudu bin harus diselesaikan terlebih dahulu.

Penanaman pemikiran yang baik juga perlu untuk dilakukan guna mengubah mindset masyarakat dalam mendapatkan harta. Standar yang digunakan harus berasaskan halal dan haram, bukan untung dan rugi. Kebanyakan dari kasus korupsi juga disebabkan oleh ketidaksabaran dalam mendapatkan uang.

Demikian pula pada sistem sanksi dalam Negara, juga perlu dipertegas. Tidak boleh ada sistem tebang pilih dalam menjatuhkan hukuman juga perlu direalisasikan. Atau bisa dikatakan mewujudkan hukuman yang berfungsi sebagai pencegah dan penindak. Yang akan memberikan sanksi berefek jera.

Terakhir adalah, keteladanan yang musti diberikan pemimpin kepada para rakyatnya. Karena masyarakat selalu cenderung mengikuti seseorang yang ditokohkan  di dalamnya. Gerakan dari penyadaran masyarakat dan nasehat menasehati antar pemimpin dan yang dipimpin-pun harus di sebarluaskan. Tanpa adanya kepentingan individual, namun kepentingan bersama tuk masa depan dan kesejahteraan.