Demokrasi di Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan mayoritas Muslim terbesar, telah membangun reputasi sebagai salah satu demokrasi paling dinamis di Asia Tenggara. Sejak transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil mengadakan pemilu yang relatif bebas dan adil serta memperkuat institusi-institusi demokratis. Namun, meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesehatannya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dianalisis untuk menilai kondisi demokrasi politik di Indonesia:

1. Pemilu yang Bebas dan Adil
- Politik Uang: Fenomena politik uang di Indonesia telah didokumentasikan oleh berbagai lembaga dan organisasi. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam setiap siklus pemilu di Indonesia. Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga melaporkan bahwa praktik politik uang masih umum terjadi, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif .
 
- Polarisasi Politik: Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 menunjukkan adanya polarisasi yang tajam di masyarakat Indonesia. Studi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyoroti peningkatan polarisasi ini, yang sebagian besar disebabkan oleh sentimen agama dan identitas etnis .

2. Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia
- Kebebasan Pers: Freedom House dalam laporan tahunan mereka sering menilai kebebasan pers di Indonesia sebagai "Sebagian Bebas," mengindikasikan adanya intimidasi terhadap jurnalis dan kendala dalam peliputan isu-isu tertentu, terutama yang terkait dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia .
 
- Kebebasan Beragama: Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International sering melaporkan tentang diskriminasi dan persekusi terhadap minoritas agama di Indonesia.

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aparat keamanan, sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang transparan dan adil .

3. Kualitas Pemerintahan dan Penegakan Hukum
- Korupsi: Transparency International dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sering kali menempatkan Indonesia di posisi yang kurang menguntungkan, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah sistemik. Selain itu, revisi UU KPK pada tahun 2019 yang melemahkan lembaga tersebut juga mendapatkan kritik luas dari masyarakat sipil dan pengamat internasional  .

- Penegakan Hukum: Laporan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten dan cenderung lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan .

- Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Penelitian dari World Bank menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia telah membawa keuntungan dalam hal partisipasi lokal, tetapi juga memunculkan tantangan seperti peningkatan korupsi di tingkat daerah .

4. Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat
- Partisipasi Pemilu: Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 mencapai lebih dari 81%, yang merupakan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, menunjukkan antusiasme publik terhadap proses demokrasi .
 
- Gerakan Sosial: Lembaga riset seperti SMERU Research Institute telah menunjukkan bahwa gerakan sosial di Indonesia, meskipun berperan penting dalam advokasi, sering menghadapi represi dan pembatasan dari pemerintah .

- Peran Generasi Muda: Studi dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia semakin aktif dalam politik, terutama melalui media sosial, meskipun mereka menghadapi tantangan seperti politisasi identitas dan kurangnya pendidikan politik .

Kesimpulan
Kesehatan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan meskipun ada kemajuan sejak Reformasi. Bukti-bukti dari berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan polarisasi politik masih menghambat perkembangan demokrasi yang lebih sehat dan inklusif. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi yang berkelanjutan dan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Referensi
- [5] Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2018). "Money Politics and Elections in Indonesia."
- [6] Freedom House. (2023). "Freedom in the World Report."
- [7] LIPI. (2019). "Polarization in Indonesian Elections: The Role of Identity Politics."
- [8] Human Rights Watch. (2022). "Indonesia: Religious Minorities at Risk."
- [9] Amnesty International. (2022). "Annual Report: Indonesia."
- [10] Komnas HAM. (2023). "Annual Report on Human Rights in Indonesia."
- [11] Transparency International. (2023). "Corruption Perceptions Index."
- [12] Amnesty International. (2019). "Indonesia: Controversial KPK Law Amendment."
- [13] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2021). "Justice System in Indonesia: Challenges and Reform."
- [14] World Bank. (2020). "Decentralization in Indonesia: A Study of Local Government Performance."
- [15] Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). "2019 Election Report."
- [16] SMERU Research Institute. (2021). "Civil Society and Social Movements in Indonesia."
- [17] Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2022). "Youth Participation in Indonesian Politics."