Pada tahun 2020, Presiden Xi Jinping mengumumkan capaian luar biasa China dalam membebaskan 100 juta warga dari kemiskinan sejak tahun 2012. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah, tetapi juga kerja keras rakyat China yang telah beradaptasi dengan perubahan sistem ekonomi yang signifikan.
Konteks Sejarah China: Dari Maoisme ke "Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok"
Sejak awal abad ke-20, China mengadopsi model ekonomi yang dipengaruhi oleh Uni Soviet, fokus pada industrialisasi dan kolektivisasi. Namun, setelah pergolakan dengan Soviet pada tahun 1960-an, China mengalami transformasi mendasar di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Deng memperkenalkan "Reformasi dan Keterbukaan" yang membuka China terhadap pasar global dan investasi asing, sambil tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat di dalam negeri. Inisiatif ini memungkinkan China untuk beralih dari teori Maoisme yang telah gagal secara ekonomi, menyebabkan kelaparan massal, menuju pendekatan yang lebih pragmatis dengan memanfaatkan potensi ekonomi pasar.
Sistem Ekonomi "Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok" dan Keberhasilannya
"Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok" telah menjadi pilar kebijakan ekonomi China sejak awal 1980-an. Sistem ini mengizinkan pengembangan sektor swasta dan perekonomian pasar, sambil mempertahankan kendali strategis pemerintah terhadap sektor-sektor kunci dan BUMN. Ini telah membantu menciptakan lapangan kerja massal, meningkatkan pendapatan per kapita, dan secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Pendekatan yang unik ini telah memungkinkan China untuk mempertahankan stabilitas politik sambil mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Peran BUMN dan Investasi Infrastruktur dalam Pertumbuhan Ekonomi
Sejak memasuki abad ke-21, China telah mendorong pertumbuhan BUMN secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar hidup. Inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) adalah contoh nyata bagaimana China menggunakan kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruh global dan mempromosikan kerjasama internasional.
Kritik terhadap Sistem Politik dan Masa Jabatan Xi Jinping
Meskipun prestasi ekonomi China menarik perhatian dunia, ada kekhawatiran tentang konsolidasi kekuasaan politik di tangan Xi Jinping. Penghapusan batas masa jabatan presiden pada tahun 2018 membuka jalan bagi Xi Jinping untuk mempertimbangkan masa jabatan yang tidak terbatas. Ini memicu kritik dari dalam maupun luar China, dengan beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat mengganggu stabilitas politik yang telah dijaga dengan ketat oleh PKC selama puluhan tahun.
Perspektif Masyarakat dan Isu-isu Sosial
Reaksi terhadap perpanjangan masa jabatan Xi Jinping mencerminkan ketegangan internal di China. Meskipun ada yang mendukungnya, terdapat juga protes yang menuntut perubahan dan reformasi politik lebih lanjut. Ini menyoroti kompleksitas masyarakat China yang semakin terhubung dan berani dalam mengekspresikan pandangan politik mereka.
Kesimpulan
China telah menunjukkan kepada dunia bahwa model "Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok" mampu mencapai keberhasilan ekonomi yang luar biasa, sekaligus mempertahankan kontrol politik yang ketat di bawah kepemimpinan PKC. Namun, tantangan bagi China tidak hanya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga dalam menavigasi kompleksitas dinamika politik internal, terutama terkait dengan masa depan kepemimpinan Xi Jinping. Masa depan China sebagai kekuatan global akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan reformasi politik yang mungkin diperlukan untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang.
Dalam konteks ini, peran PKC dan rakyat China dalam mencapai dan mempertahankan kemajuan ekonomi serta mengatasi kemiskinan menjadi cerminan dari perjalanan panjang China menuju status ekonomi dan politiknya saat ini di panggung dunia.
