Seorang ahli hukum internasional pernah menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Eropa tidak pernah serius dalam menangani kejahatan Israel yang dilakukan terhadap Palestina.
Mereka, menurutnya, kerap pilah-pilih dalam menggunakan organisasi internasional termasuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menghukum lawan-lawan mereka, seperti yang telah kita saksikan di konflik Ukraina.
"Salah satu kepala ICC mengunjungi Ukraina dalam tujuh hari, tetapi ia tidak melakukannya terhadap Palestina selama lebih dari 70 tahun. ICC dan organisasi serupa sangat lamban dalam hal Palestina, tetapi ketika menyangkut kepentingan pencipta mereka, mereka menjadi sangat kuat dan tegas," ujarnya.
Memang, apa yang terjadi di Palestina tidaklah ambigu. Sebaliknya setelah lebih dari 70 tahun agresi asing terhadap Palestina dan rakyatnya, laporan Organisasi Krisis Internasional (ICG) menunjukkan bahwa masalah dan solusinya sangat jelas ada di tangan Amerika Serikat dan Eropa.
Dalam laporan yang berjudul The Israeli Government's Old-New Palestine Strategy tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah baru Israel yang dipimpin oleh Naftali Bennett telah menyinggung kebijakan 'menyusut konflik'. Hal ini sempat dinilai akan sedikit memperbaiki kondisi ekonomi yang menyedihkan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang dianeksasi daripada mencari solusi politik, namun nyatanya terus mengikuti kebijakan era Netanyahu.
Meskipun, telah berhasil memenangkan simpati dari beberapa pemimpin Barat yang tidak puas, yang tidak memiliki keinginan dalam hal apa pun untuk menghadapi Israel atas kebijakannya terhadap Palestina, pemerintah Bennett telah menunjukkan strategi yang berulang kali gagal berkontribusi untuk mencapai kemajuan menuju perdamaian.
Laporan ICG menjelaskan bagaimana "sikap niat baik ekonomi" Israel memberikan perlindungan untuk perluasan pemukiman dan perubahan status quo bersejarah di Yerusalem Timur serta penindasan bersama yang dilakukan oleh Israel dan Otoritas Palestina.
Pemerintah saat ini dibangun di atas warisan pendahulunya berkaitan dengan pembangunan dan perluasan pemukimandi Tepi Barat, didorong oleh gerakan pemukim yang kuat.
Menurut laporan itu, rencana Menteri Luar Negeri Yair Lapid untuk Jalur Gaza termasuk mengambil langkah-langkah untuk memulihkan infrastruktur dan meringankan beberapa pembatasan, dengan syarat Hamas harus berkomitmen untuk melucuti senjatanya.
Hal ini sama sekali tidak masuk akal, karena mengasumsikan bahwa Hamas akan setuju untuk menghentikan perjuangan bersenjatanya sementara Israel masih mengepung Jalur Gaza dan pendudukan terus berlanjut. Kebijakan semacam itu sama dengan hukuman kolektif penduduk.
