Infrastruktur mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negar. Infrastruktur dapat berupa sarana dan prasarana baik yang umum ataupun yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seperti gas dan lain-lain. Itu semua sangat dibutuhkan demi mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakt suatu negara.Â
Infrastruktur yang memadai dan layak mampu meningkatan percepatan pembangunan ekonomi dan social suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisien yang dihasilkan.Â
Peningkatan pada infrastruktur yang penting dan tepat sasaran dapat secara langsung mengurangi biaya produksi dan waktu yang diperlukan dalam aktifitas perekonomian, sehingga mampu meningkatkan prosuktifitas dan kapasitas produksi para pelaku ekonomi suatu negara contohnya pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi.
Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur negara yang baik didukung oleh pendaan yabg layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Data Kemenkeu RI menunjukan bahwa kemampuan pemerintah Indonesia untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana public yang berasal dari negara sangat terbatas.
Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan menutup defisit anggaran. Implikasi pengertian ini adalah bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutupi defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan tidak utang.
Pembiayaan utang dilakukan dengan menerbitka surat berharga negara baik yang konvensional berupa surat utang negara berbentuk obligasi dan pinjaman baik berupa program maupun proyek yang berasal dari dalam dan luar negeru. Sedangkan sumber pembiayaan non utang berupa sisa anggaran lebih sebagai sumber pembiayaan anggaran, investasi pemerintah, penyertaan modal negara terhadap BUMN maupun organisasi/ badan usaha international, serta penjaminan proyek-proyek tertentu yang memerlukan dukungan peemerintah.
Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan diwilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt) dan kekayaan (equality) yang bersifat konvensiona dan non konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup melibatkan actor lain diluar pemerintah bahkan asing.
Pembangunan smelter freeport dilahan sewa di Kawasan Industri Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), yang berlokasi di Manyar Gresik ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan akan beroperasi akhir tahun 2023(CNBC Indonesia). Adapun pendanaan dalam pembangunan smelter ini sendiri dilakukan oleh PT freeport dengan melakukan pinjaman dari bank dalam negeri atapun luar negeri.
Dana yang dibutuhkan untuk membangun smelter tersebut sebanyak 42 triliun. Uang tersbut didapat dari berutang, alias mendapatkan kredit dari 11 bank. Dari 15 bank, sekarang sudah ada 11 bank yang siap memberi kredit.Â
Ada 8 bank asing dan 3 bank lokal, diantaranya dana asisng berasal dari negara Jepang, Perancis, UK dan AS. Bentuknya bukan pembiayaan proyek, tetapi pembiayaan perusahaan. Freepot indonesia selama ini adalah perusahaan yang tidak memililki utang atau zero debt. Ini adalah utang perdana bagi freeport demi pembangunan smelter.
Sumber pembiayaan untuk pembangunan smelter ini adalah bersifat non konvensional artinya dalam pembiayaan ini diluar dari anggaran negara. Adapun sumber pembiayaannya berupa pinjaman dari bank baik dalam negeri ataupun luar negeri.
