Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara PTUN dan pengadilan lainnya. Paling tidak ada dua hal yang membedakan antara PTUN dan pengadilan lainnya, yang pertama adalah terkait subjeknya, subjek PTUN terbatas pada masyarakat versus pejabat pemerintah, dalam hal ini yang membawa kasus ke PTUN atau penggugatnya haruslah masyarakat dan yang tergugatnya haruslah pejabat pemerintah. Oleh karena itu di PTUN tidak pernah dikenal yang namanya gugatan rekonvensi atau gugat balik, karena dalam gugat balik pihak penggugat menjadi pemerintah sedangkan yang tergugat adalah masyarakat. Jadi perbedaan pertama antara PTUN dengan pengadilan lainnya adalah bahwa penggugat pengadilan tata usaha negara adalah masyarakat dan tergugatnya haruslah pejabat pemerintah dan tidak boleh sebaliknya pemerintah sebagai penggugat sedangkan masyarakat sebagai tergugat ataupun penggugat dan tergugatnya kedua-duanya adalah pejabat pemerintah. 

Perbedaan yang kedua adalah terkait dengan objeknya, objek di pengadilan tata usaha negara pada awalnya terbatas pada keputusan tata usaha negara, tetapi kini objeknya diperluas juga menjadi seluruh perbuatan faktual dari pemerintah. 

Pengadilan tata usaha negara menjadi penting karena selain menjadi salah satu syarat daripada negara hukum menurut Julius Stahl, treatment yang diberikan oleh hakim di pengadilan tata usaha negara berbeda dengan pengadilan lainnya karena posisi masyarakat di pengadilan tata usaha negara dianggap memiliki akses yang lebih terbatas daripada pejabat pemerintah, maka di pengadilan tata usaha negara hakim harus bersifat aktif, hal Ini berbeda dengan pengadilan perdata, di mana hakim harus bersifat pasif. 

Dalam pengadilan tata usaha negara terdapat yang namanya dismissal proses, yaitu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan, di mana hakim akan membantu dari masyarakat yang meminta keadilan dengan melihat gugatan masyarakat. Jika masih ada kekurangan dari gugatan tersebut, maka merupakan kewajiban dari hakim pengadilan tata usaha negara untuk membantu menyatakan kepada masyarakat di mana letak kekurangannya dan meminta mereka untuk melengkapi gugatan tersebut. 

Contoh kasus yang pernah diajukan di PTUN 

Beberapa contoh terkait kasus-kasus di pengadilan tata usaha negara yang paling sering dibawa ke pengadilan tata usaha negara adalah berkaitan dengan kesalahan pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan, misalnya ketika pemerintah mengeluarkan sertifikat yang dianggap salah atau sertifikat yang seharusnya bukan untuk orang tertentu akan tetapi untuk orang lainnya, kasus terkait sertifikat tersebut banyak sekali dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Kasus-kasus terkait keputusan yang lain juga banyak dibawa ke PTUN, misalnya ketika pemerintah tidak mengeluarkan izin membangun bangunan yang dimohonkan oleh seseorang, atau terkait dengan kurang puasnya masyarakat ketika permohonannya tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Ada beberapa kasus yang dibawa ke PTUN tetapi kemudian tidak diterima atau ditolak dikarena tidak memenuhi syarat sebagai keputusan, salah satu kasus yang terkenal misalnya terkait dengan gugatan terhadap SKB atau surat keputusan bersama tiga menteri terkait dengan jemaat Ahmadiyah, SKB tiga menteri ini merupakan sebuah keputusan bersama yang dikeluarkan menteri agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, jika dilihat dari judulnya maka keputusan itu berjudul surat keputusan bersama tiga Menteri. Oleh karena itu jika dilihat sekilas maka yurisdiksinya masuk ke pengadilan tata usaha negara, tetapi jika kita lihat lebih lanjut maka surat keputusan tiga menteri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di dalam definisi keputusan itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1986 karena surat keputusan tiga menteri itu tidak memenuhi unsur konkret, individual, dan final khususnya untuk unsur individual karena SKB itu ditujukan secara umum kepada seluruh jemaat Ahmadiyah. Sementara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah keputusan harus bersifat individual yang berarti harus menyebutkan nama dan alamat secara lengkap dari apa yang dituju dari keputusan tersebut. 

Demikian pembahasan pada kempatan kali ini tentang pengadilan tata usaha negara, semoga dapat menambah wawasan dan pengatahuan bagi para pembaca.  

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H