Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan asistensi kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden "Presiden telah secara spesifik meminta KPK untuk mendukung Kementerian Agama dan BPH agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dan sudah dilakukan pemantauan yang baik," kata Dasco dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).Ketua harian Partai Gerindra ini mengklaim bahwa Prabowo terus memantau perkembangan ibadah haji tahun ini.
Dasco juga menyatakan bahwa Prabowo memberikan penghargaan kepada Panitia Kerja Haji DPR yang telah berhasil menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Hal ini penting mengingat seharusnya biaya haji justru meningkat jika dilihat dari nilai tukar dollar saat ini.
"Namun dapat menurun, ini dapat dibuktikan bahwa aktivitas DPR, khususnya pansus, bisa berkontribusi untuk menilai pelaksanaan haji tahun ini," katanya.
Dasco juga mengingatkan agar tidak terjadi pengambilalihan jemaah yang seharusnya terbang tahun ini oleh jemaah lain. Diketahui bahwa pemerintah dan DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 89.410.258, sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dikenakan kepada setiap jemaah adalah Rp 55.431.750. Angka Bipih untuk tahun 2025 mengalami penurunan dari Bipih tahun 2024 yang berada pada Rp 56,04 juta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H