Demokrasi dan Pendidikan

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam legislasi, pembangunan dan penyusunan secara langsung atau melalui agen. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan serta praktik dan prosedurnya. Demokrasi berarti menghormati martabat manusia

Demokrasi melibatkan hak dan kewajibanya,tergantung pada sifat dan powernya, serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara lebih lanjut. Keyakinan bahwa orang-orang dalam masyarakat harus mematuhi aturan. Bahwa manusia pada dasarnya setara dan sesama masyarakat harus saling menghormati berdasarkan rasa keadilan dengan tetap berpegang pada hak dan kewajibanya. Dimana bahwa bangsa ini membutuhkan warganya untuk bekerja dengan tekun, serta berpikir jujur dan bertindak adil.

Demokrasi dapat dilihat dari titik kebersamaan, ideologi, dan proses membimbing kehendak rakyat. Demokrasi telah dianut di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah dipimpin oleh rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Sejak gerakan reformasi dimulai di Indonesia, Presiden Suharto diusir sebagai penguasa orde baru, dan Presiden Habibi muncul, ia berhasil menetapkan tonggak pertama dalam demokratisasi berupa peningkatan kebebasan media dan telah melakukan. Pemilu pertama secara jurdil (jujur dan adil) pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang jujur, adil dan transparan. Sejak saat itu, gerakan demokrasi Indonesia semakin luas dan intens, namun perkembangannya tidak semudah yang dipikirkan kebanyakan orang, karena demokrasi tidak dapat dibangun dengan cepat atau dalam waktu singkat. telah melakukan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya demokrasi suatu negara.

Di dalam undang-undang Sisdiknas Tahun 1989 No.2 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina seluruh rakyat Indonesia yang berkembang melalui iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta berkepribadian mulia, berilmu dan terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian tangguh. Tidak hanya mandiri, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Pasal 4 UU No. 2/1989). Tidak ada kata demokrasi dalam menetapkan tujuan, tetapi pentingnya kepribadian yang kuat dan mandiri serta pengakuan tanggung jawab sosial dan nasional sebenarnya adalah inti dari pendidikan demokrasi. Dengan kata lain, sejak tahun 1945 sampai sekarang, sarana legislatif telah memberikan pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Peningkatan moral demokrasi di sekolah tidak akan lepas dari peran pendidikan, dan kurikulum. Dari konsep dasar tersebut, maka paradigma awal pendidikan demokrasi adalah multifaset atau global. Tujuannya adalah untuk mematuhi semua aspek kecerdasan (mental, rasional, emosional, sosial). Serta meliputi semua bidang dan jenjang pendidikan. Ini memberikan pengalaman belajar demokrasi yang terbuka, fleksibel dan beragam. Berbeda dengan corak pendidikan demokrasi yang selama ini hanya mengarah pada kehidupan demokrasi di masyarakat.

Pendidikan yang baik dalam demokrasi mencakup dan menghormati semua kelompok untuk mencapai pendekatan yang lebih luas, lebih bijaksana, dan partisipatif. Serta pola yang baik dan membanggakan yang diharapkan dapat menciptakan negara-bangsa yang demokratis untuk memajukan demokrasi sebagai salah satu misi konstitusi dan reformasi yang menjadi pendiri negara. Semoga pendidikan demokrasi lebih baik dan lebih optimal.

Penulis Muhamad Yusup.