Mendapat sebagian informasi tentu bukanlah hal mengasyikan lantaran belum sepenuhnya rasa ingin tahu selamat dari hausnya kejelasan.Â
Mumpung Hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 mata masih segar meski semalam tidur tidak sampai 8 jam dan tadi perut terisi mie ayam campur bakso besar, saya akan mengajak anda mengintip seluk beluk informasi seputar lem aibon yang lagi hangat-hangatnya. Saya mulai saja yah;
1. PSI temukan angka 82.2 milyar di anggaran DKI Â Jakarta
Anggota Fraksi PSI William A jelaskan tanggal 11 Oktober 2019 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang sempat diunggah di laman resmi apbd.jakarta.go.id
Dari temuan itu terdapat data anggaran pengadaan lem aibon tercantum dalam mata kegiatan dengan nomor 1.01.02.001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang diunggah oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Adapun anggaran yang dibuat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yakni mengalokasikan anggaran Belanja Alat Tulis Kantor, yaitu pembelian Lem Aibon untuk 37.500 orang dikali 12 bulan dengan harga satuan Rp184.000. Total anggaran untuk pembelian lem tercatat Rp82,8 miliar.
Melihat besaran anggaran William memberi opininya lewat cuitan di twiter tanggal 29 Oktober 2019 pukul 7:59 PM, bertuliskan:
Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa?
https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4/rka/221/list?cd=dW5pdD0xMDEwMTMwMSZpZGdpYXQ9NTY1NTcz
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI
Â
Begitu tulisannya yang kemudian membuat warganet geger hingga beragam media informasi ikut memghadirkan.
 Sebenarnya dalam informasi yang diberikan bisnis.com Anggota Fraksi PSI William A sudah meminta dokumen KUA-PPAS 2020 kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sejak awal Agustus 2019.
"Kami sudah dapat yang level kegiatan, tetapi yang dibutuhkan itu justru level komponen atau satuan terkecil. Itu belum dibuka oleh Bappeda DKI," paparnya dalam konferensi pers di kantor PSI DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).
2. Gubernur DKi Jakarta salahkan sistem
