Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu Presiden 2014 turut memetakan postur koalisi pemerintahan mendatang berdasarkan komposisi koalisi pasangan presiden-wakil presiden terpilih dan yang tak terpilih. Hal ini berkaitan dengan efektifitas kerja pemerintah nantinya. Apalagi Jokowi sudah sesumbar tidak akan ada politik dagang sapi.
Seusai putusan MK, Kamis (21/8/2014), koalisi partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan berkomitmen berada di luar pemerintahan. "Koalisi Merah Putih (untuk berada) di luar pemerintahan adalah solid," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, saat memimpin konferensi pers, Kamis malam.
Komposisi koalisi pengusung Prabowo-Hatta memberikan lebih dari 50 persen kursi DPR. Koalisi ini disusun oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Tentu ini kekuatan yang signifikan, karena bisa menguasai legislatif 50 persen plus.
Di era reformasi ini, merebut kursi eksekutif adalah sebuah pertarungan, namun penguasaan legislatif adalah pertarungan yang lain. Jadi ekskutif tanpa kerjasama legislatif adalah sebuah omong kosong. Memang Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi parlemen adalah representasi dari suara rakyat. Rakyat telah memberikan mandat suaranya kepada wakilnya dalam pemilu legislatif.
Jadi keinginan untuk tidak berbagi kekuasaan alias politik dagang sapi, bagi sebagai komoditi pencitraan, tapi sangat sulit pada praktiknya. Hanya teori tapi berbeda pada praktiknya, seperti tidak tahu lapangan saja. Karena menteri adalah jabatan politis dan legislatif diisi orang partai.
Jadi putusan MK adalah gong yang menandai ronde baru, pertarungan di Parlemen. Maka masuk akal jika sebelum pertarungan dimulai, dalam suasana warming up, maka kekuatannya dirontokkan satu persatu. Atau mentalnya dijatuhkan dulu. Perang urat syaraf pun segera digelar. Jadi pertarungan ini memang tanpa jeda. Belum apa-apa, belum selesai sudah ada gebrakan baru. Tak ada waktu untuk standing applause.
Pepesan Kosong
Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat akan merapat. Padahal dua partai itu sebelumnya turut menyepakati koalisi permanen Merah Putih yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Anggota Tim Perjuangan Merah Putih Andre Rosiade membantah pernyataan Jokowi. "Pernyataan beliau semacam pepesan kosong dan merupakkan pembentukan opini, perang urat syaraf jelang putusan Mahkamah Kontitusi (MK)," katanya saat jumpa pers di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).
Sebelumnya, elite Partai Demokrat Max Sopacua sudah membantah pernyataan Jokowi. Andre mennyampaikan, Max pun sudah menyebut partai berlambang bintang Mercy itu tidak pernah membahasnya dalam rapat harian. Karena itu, Andre menilai Demokrat masih solid untuk tetap berada dalam koalisi Merah Putih.
Bagaimana dengan PAN? Andre membenarkan ada internal partai yang melobi Hatta untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Namun, PAN sudah sepakat dan menandatangani koalisi permanen Merah Putih. Ia pun menilai Hatta dan partainya sangat menjaga etika berpolitik. "Tapi kalau orang usaha, wajar untuk melobi," kata dia.
Ihwal lemparan isu perpecahan koalisi merah putih ini bukan tanpa maksud. Andre sudah mendengar wacana elite Partai PDI Perjuangan Puan Maharani akan dicalonkan sebagai Ketua DPR RI. Karena itu, ia mengatakan, pencalonan itu membutuhkan dukungan dari partai politik. Ia menilai wajar muncul wacana yang menyebut partai dalam koalisi Merah Putih akan berpaling. "Opini yang disampaikan Pak Jokowi masuk akal, tapi bagi kami itu pepesan kosong," ujarnya.
Menurut Andre, wacana serupa pun sempat tersebut berkaitan dengan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, menurut dia, wacana itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena itu, Andre menilai ucapan Jokowi hanya pepesan kosong. Ia membantah pernyataan pasangan Jusuf Kalla itu karena menilai koalisi Merah Putih tetap solid.
Menurut Andre, pimpinan partai koalisi Merah Putih masih rutin melakukan pertemuan. Sehingga kesolidan koalisi itu masih terus terjaga. Memang, ia mengatakan, pertemuan itu berlangsung tertutup. Namun, ia memastikan konsolidasi partai dalam koalisi Merah Putih terus berlangsung. "Biasanya Pak Prabowo-Hatta pun hadir tiga kali seminggu dalam pertemuan," ujar Andre.
Andre mengatakan, Prabowo dan Hatta mempunyai kesibukan dan agenda masing-masing. Namun, ia menyebut keduanya masih menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan koalisi Merah Putih. Apalagi, ia mengatakan, saat proses persidangan di MK. "Khususnya waktu membuat kesimpulan yang kita ajukan ke MK. Jadi kami sangat yakin koalisi kami solid dan yang disampaikan Pak Jokowi hanya pepesan kosong," kata dia.
Bantahan langsung juga disampaikan ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, Menurutnya, Koalisi Merah Putih akan tetap solid berada di luar pemerintahan pascaputusan Mahkamah Konstitusi. “Merapat itu statement siapa?,” ujar Hatta seakan menyindir Jokowi.
Untuk PPP, perdebatan mengenai pilihan tandem koalisi telah muncul jauh sebelum Pilpres 2014 bergulir. Keputusan masuk dalam gerbong pendukung Prabowo-Hatta diambil melalui perdebatan panjang dan alot.
Meski demikian, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan bahwa partainya tak akan bergeser dari koalisi merah putih dan bersama-sama menjalankan peran di luar pemerintahan. "Pasti," kata Suryadharma singkat, Kamis malam.
Demikian pula dengan Golkar sahut Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, “Apapun hasil keputusan MK hari ini Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih," tegasnya.
Disisi lain, Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid menyatakan keheranannya dengan bola panas yang dilempar Jokowi, "Saya tidak ber-suudzon Beliau (Jokowi) mau memecah belah. Pemimpin itu mempersatukan. Saya kaget membaca pernyataan Beliau (Jokowi). Saya tahu persis Hatta komitmen dengan Koalisi Merah Putih," kata Hidayat.
Koalisi Permanen Bukan Koalisi Cemen
Deklarasi koalisi merah putih yang diteken oleh sejumlah ketua umum partai politik di Tugu Proklamasi, Senin, 14 Juli silam. Ini dinilai sebagai pukulan telak bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beserta kubunya.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, mengatakan, koalisi permanen ini kelak bakal menjelma menjadi kekuatan.
“Koalisi ini akan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi-JK seandainya terpilih pada Pilpres 2014. Dengan mudahnya koalisi akan merongrong program pemerintahan Jokowi, lantaran suara kubu tersebut tidak mencukupi setengah dari suara keseluruhan anggota parlemen,” ujarnya saat berbincang di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Juru bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya menuturkan, koalisi dimaksudkan untuk memperkokoh partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih yang disertai dengan penandatanganan MoU sebagai bukti kekompakkan koalisi merah putih.
“Pengukuhan mempertegas kekompakkan kita yang sudah terbina selama ini. Ini untuk mengawal Prabowo-Hatta sebelum dan setelah Pilpres,” kata Tantowi.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago meyakini, keberadaan koalisi Prabowo-Hatta akan tetap solid.
Menurutnya, Koalisi Merah Putih yang berganti nama menjadi Koalisi Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan itu bakal bubar jika salah satu anggota koalisi memilih berlabuh ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Karena itu, koalisi pengusung Prabowo-Hatta diimbau tidak terpancing dan mengabaikan tawaran iming-iming jabatan menteri dari pasangan Jokowi-JK. Katanya, ujian terberat partai pendukung Prabowo-Hatta adalah tawaran jabatan menteri di kabinet.
“Inilah ujian elite parpol Koalisi Merah Putih. Mampukah mereka melewati masa-masa sulit untuk menolak tawaran yang cukup mengiurkan itu,” papar Pangi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (31/7/2014).
Dia melanjutkan, lebih baik partai pendukung Prabowo-Hatta tetap fokus, jika akhirnya pasangan Prabowo-Hatta akhirnya kalah di MK, lebih baik mengambil jalur di luar pemerintahan. Hal itu dianggap lebih kuat dan positif untuk membangun kekuatan politik selama lima tahun mendatang. “Koalisi Merah Putih bisa mengambil pembelajaran dari PDIP selama 10 tahun oposisi,” tambahnya.
Jadi koalisi merah putih tetap menjadi koalisi permanen yang solid, bukan koalisi cemen, (payah, ciut atau putus asa) yang mudah tergoda oleh iming-iming pragmatis. Disisi lain, kalau benar Jokowi memecah Koalisi Merah Putih dengan berbagi kursi Menteri ini tentu mengingkari janji seorang Jokowi.seperti yang dulu diucapkannya dengan gagah, koalisi tanpa syarat, tidak aka nada bagi-bagi kekuasan.
Hari gini Masih mau dibohongi.
