Kisah sedih menimpa Kota Bandung ketika salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Eri Fajar Nugraha, dan rekan-rekannya meninggal setelah menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024. Tragedi ini menjadi sorotan dan menggugah banyak pertanyaan, menimbulkan kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.
Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyatakan bahwa Eri Fajar Nugraha adalah salah satu pahlawan demokrasi di Kota Bandung. Namun, kehilangan nyawa petugas penyelenggara Pemilu ini membawa kita untuk merenung dan mengevaluasi apakah proses pemilu serentak yang baru berlangsung telah memenuhi standar keselamatan dan kesejahteraan bagi para petugas.
Pertama-tama, kita perlu menyoroti fakta bahwa Eri Fajar Nugraha bukan satu-satunya pahlawan demokrasi yang menggugurkan nyawa. Terdapat dua anggota KPPS dan satu anggota Linmas lainnya yang juga mengalami nasib serupa di Kota Bandung. Ini bukanlah sekadar kecelakaan atau insiden sporadis; ini adalah isyarat bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para petugas penyelenggara Pemilu di masa mendatang.
Bambang Tirtoyuliono menggambarkan Eri Fajar Nugraha sebagai pahlawan demokrasi yang gugur setelah melaksanakan tugas negara menjadi penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul: sejauh mana sistem dan prosedur telah diterapkan untuk melindungi para pahlawan demokrasi ini? Evaluasi perlu dilakukan terhadap aspek-aspek seperti pelatihan, perlindungan kesehatan, dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa petugas penyelenggara Pemilu memiliki kondisi kerja yang aman dan mendukung.
Pemerintah Kota Bandung telah menyatakan tanggung jawab terkait biaya pelayanan kesehatan para petugas KPPS dan Linmas yang dirawat di rumah sakit melalui UHC (Universal Health Coverage). Namun, pertanyaan etis muncul: apakah biaya tersebut sebanding dengan nilai pengorbanan nyawa para pahlawan demokrasi? Evaluasi diperlukan untuk menilai kembali sistem dukungan kesehatan yang diberikan kepada petugas penyelenggara Pemilu, termasuk kebijakan asuransi dan manfaat kesehatan yang memadai.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan bahwa Eri Fajar Nugraha meninggal karena sesak nafas saat sedang menjemput anaknya sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja para petugas Pemilu tidak hanya berhenti di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga berdampak pada kehidupan pribadi mereka. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap kesehatan mental dan fisik para petugas, dan langkah-langkah perlindungan yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain itu, fakta bahwa sampai saat ini masih ada lima orang anggota KPPS yang dirawat di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa risiko kesehatan masih menjadi isu serius pasca-Pemilu. Evaluasi yang cermat diperlukan untuk menyusun pedoman kesehatan pasca-Pemilu yang dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul setelah melaksanakan tugas pemilihan.
Melihat kondisi kesehatan para petugas, Anhar Hadian menyebutkan bahwa ada 3 sampai 4 orang yang mengalami sakit tipes. Dalam konteks ini, evaluasi harus membahas keadaan sanitasi dan kebersihan di TPS serta langkah-langkah pencegahan penyakit yang lebih baik untuk pemilu berikutnya.
Secara menyeluruh, evaluasi harus mencakup semua lapisan penyelenggaraan pemilu, dari aspek fisik hingga mental, dan dari pelatihan hingga dukungan kesehatan. Kepedulian terhadap para petugas penyelenggara Pemilu tidak boleh hanya sebatas kata-kata bela sungkawa dan harapan untuk ketabahan keluarga yang ditinggalkan, tetapi harus menjadi dasar bagi perubahan nyata dalam sistem.
Kita, sebagai masyarakat yang menaruh harapan besar pada proses demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pahlawan demokrasi tidak harus membayar harga yang terlalu mahal untuk menjalankan tugas mereka. Evaluasi menyeluruh harus menjadi langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para petugas penyelenggara Pemilu, sehingga kita dapat terus membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.
