Kebijakan luar negeri memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk hubungan antarnegara dan mempromosikan nilai-nilai masyarakat di tingkat global. Salah satu dimensi yang semakin menjadi fokus adalah kesetaraan gender. Artikel ini akan membahas peran krusial kebijakan luar negeri feminis Swedia dalam membentuk women entrepreneurship di Arab Saudi antara tahun 2017-2021.
Peran Kebijakan Luar Negeri dalam Hubungan Internasional
Kebijakan luar negeri adalah serangkaian langkah-langkah atau strategi yang diterapkan oleh suatu negara terhadap negara lain. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai alat untuk menggerakkan agenda politik dan ekonomi di tingkat global. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri menjadi elemen krusial dalam kajian Hubungan Internasional yang mencakup aspek baik eksternal maupun internal dari suatu negara (Beach, 2019).
Kebijakan Luar Negeri Gender-Blind dan Realitas Kesenjangan Gender Global
Mayoritas kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara-negara cenderung bersifat 'gender-blind'. Pada awalnya, kebijakan tersebut mungkin terlihat baik, tetapi kenyataannya adalah kebijakan ini sering kali gagal dalam mengakui dan mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kekerasan gender yang terjadi. Data dari The World's Women 2015 Trends and Statistics menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, terlepas dari usia, pendapatan, dan pendidikan mereka.
Global Gender Gap (GGP) dan Tantangan Kesetaraan Gender
Melalui Global Gender Gap (GGP) Report 2017, kita memahami bahwa pada tahun tersebut, rata-rata kemajuan 144 negara yang tergabung dalam GGP dalam mengatasi kesenjangan gender global mencapai skor 0,680. Meskipun terdapat peningkatan, namun kesenjangan gender masih signifikan. Disparitas terbesar terlihat dalam indeks political empowerment, dengan hanya 23% kesenjangan pemberdayaan politik yang telah teratasi.
Swedia: Model Kesetaraan Gender Global
Berdasarkan GGP Indeks dari tahun ke tahun, Swedia secara konsisten berada di dalam peringkat 5 besar sebagai negara dengan kesetaraan gender terbaik. Kesetaraan gender bukan hanya prinsip, tetapi landasan masyarakat Swedia modern. Kesetaraan di Swedia bukan hanya berarti laki-laki dan perempuan diperlakukan secara sama di setiap aspek masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan digunakan untuk mendorong kemajuan di semua lapisan masyarakat (Swedish Institute, 2013).
Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia: Feminisme sebagai Landasan Diplomasi
Pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom, memperkenalkan kebijakan luar negeri feminis atau Feminist Foreign Policy (FFP). FFP tidak hanya berfokus pada upaya mencapai kesetaraan gender tetapi juga berusaha mencapai tujuan pemerintah Swedia dalam pembangunan berkelanjutan, keamanan, dan perdamaian (Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden, 2019).
Implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis: SHE-Leads Program di Arab Saudi
Swedia tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam negaranya sendiri, tetapi juga membawa nilai-nilai ini ke tingkat internasional. Pada tahun 2017, Swedia bekerja sama dengan Arab Saudi melalui program SHE-Leads. Program ini dirancang untuk membantu perempuan Arab Saudi mengembangkan keterampilan wirausaha dan inovatif melalui pelatihan, pertemuan, dan pendidikan (Khan, 2017).
Arab Saudi: Transformasi dan Tantangan Kesetaraan Gender
Arab Saudi, meskipun mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang pesat sepanjang abad ke-20, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Terkait dengan indeks GGP, Arab Saudi masih menduduki peringkat yang rendah, menunjukkan bahwa kesempatan dan partisipasi ekonomi perempuan masih terbatas.
Budaya dan Kesetaraan Gender di Arab Saudi
Arab Saudi, yang didasarkan pada pengaturan antara kekuatan politik dan agama, memiliki regulasi yang konservatif terkait kesetaraan gender. Pandangan patriarki yang mendominasi masyarakat Arab Saudi menjadi penghambat utama terhadap perempuan, terutama dalam partisipasi ekonomi (Alsaleh, 2012).
Perubahan Positif: Reformasi dan Pembaruan di Arab Saudi
Meskipun memiliki tantangan besar, Arab Saudi telah menunjukkan upaya positif untuk merespons perubahan sosial. Dari izin mengemudi bagi perempuan hingga kemungkinan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, terdapat langkah-langkah yang menunjukkan perubahan positif. Namun, masih diperlukan lebih banyak usaha untuk mengatasi pandangan tradisional dan mendukung perempuan dalam berbagai sektor.
Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Perubahan sosial dan pandangan masyarakat tidak dapat terjadi tanpa pendidikan dan kesadaran yang mendalam. Perubahan budaya memerlukan waktu, dan inisiatif ini harus disertai dengan upaya memahami nilai-nilai baru yang mendukung kesetaraan gender. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah persepsi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.
Studi Kasus Swedia-Arab Saudi: Kebijakan Feminis sebagai Agen Perubahan
