Mantan aktivis ITB 78 ini paham betul, bahwa keterbelakangan akut bangsa ini karena landasan dasarnya sudah salah kaprah, atau dalam bahasa beliau bangsa ini sudah salah jalan sejak awal orde baru hingga hari ini.
Jalan yang diambil para pemimpin di Republik ini sejak tahun 1967 telah menjadikan bangsa ini kembali terjajah, memang tidak ada mobilisasi tentara asing di negeri ini, memang tidak ada pucuk-pucuk pimpinan nasional dan lokal yang dipegang orang-orang asing di negeri ini seperti gubernur jenderal pada zaman penjajahan dahulu kala.
Namun, penguasaan atas sektor-sektor strategis Negara (Ekonomi dan Sumber Daya Alam) itu telah diambil alih oleh kekuatan pasar, Negara tak lebih hanya peranan administratif menjaga dan mengamankan mekanisme pasar itu agar dipastikan berjalan lancar, kedaulatan negera lemah sekali, bahkan dapat dikatakan sudah sirna.
Negara sudah kalah dengan kekuatan modal besar korporasi asing (Kapitalisme asing), Negara sudah tidak berdaya menertibkan gaya arogansi korporasi-korporasi besar itu dalam merampok kekayaan alam Republik ini.
Inilah wajah negeri kita hari ini, miskin diantara kekayaan alam yang melimpah.
Sejak 1967 negeri kita kembali terjarah dan terjajah, dengan pilihan jalan neoliberalisme, para pemimpin negeri ini telah sembrono, bangsa ini telah kembali terjajah dengan pola sistem penjajahan gaya baru, neoliberalisme, yang sejatinya adalah tindak lanjut dari kolonialisme pra kemerdekaan yang berubah wujud dan bentuk menjadi neokolonialisme.
Selain jalan sesat neoliberalisme itu, Republik ini juga diperparah dengan akutnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin menjadi-jadi, hal ini menambah deritanya Republik ini, bangsa ini nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, selain hanya sebagai pelayan korporasi-korporasi serakah seperti Freeport, Exxon, Inpex, Shell, Newmont, dsb.. dan lahan perampokan para pejabat korup.
Yang terjadi kemudan justru sebaliknya, riuh kemajuan hanya fatamorgana, rakyat tetap miskin, kedaulatan tercabik-cabik sebagai sebuah bangsa, dan demokrasi hanya melayani kemauan kapitalisme brutal dan pejabat korup, rakyat hanya alat legitimasi menguatkan isu demokrasi yang di bajak, istilah demokrasi tidak lebih hanya memuluskan aksi KKN dan perampokan kekayaan alam dan potensi negeri ini secara terlegalisasi, sehingga demokrasi berubah menjadi sebuah demokrasi abal-abal, atau meminjam istilah menko Rizal Ramli “Demokrasi Kriminal”
Sebagai seorang tokoh senior yang punya Pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya di bidang ekonomi dan dunia pergerakan, serta ditunjang keberanian dan kejujuran yang tinggi, tentunya Rizal Ramli tidak mungkin diam saja, hatinya pasti akan terusik melihat itu semua, maka wajar, mantan menteri koordinator perekonomian era Gusdur ini selalu tampil ambil resiko demi terwujudnya bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkarakter yang di cita-citakannya itu.
Menko Rizal Ramli barangkali sadar betul, bahwa problem besar bangsa ini adalah soal yang begitu mendasar sekali yang jauh dari teori ekonomi politik yang njlimet itu, yakni problem nalar dan perilaku para elit Republik ini yang lebih Pro Korporasi-korporasi besar dan Perilaku kekuasaan yang Korup.
Rizal Ramli pasti akan selalu menabrak para pejabat elit yang terus menkampanyekan dan memuluskan agenda-agenda neoliberalisme itu, dalam konteks ini Rizal Ramli tidak hanya beretorika saja, agresifitas melawan kekuatan neoliberalisme beserta kaki tangannya (Antek Neolib) itu terus dia konsisten lakukan.
