Oleh: Muhamad Iqbal
Lambang negara indonesia adalah pancasila, ideologi negara kita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, falsafah kita pancasila, tapi apakah kita sudah memahami pancasila? pemerintahan indonesia sudah sesuai pancasila? Atau kebijakan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan pancasila? Penulis kali ini melihat permasalahan yang terjadi di indonesia dimana kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan pancasila saat ini.
Rezim yang dinilai fasis anti rakyat dan anti demokrasi.
Menagapa saya beropini demikian, mengkritik presiden  dengan kata-kata seperti itu, karna presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, siapa saja bisa mengkritik presiden karna presiden sebelum dia bekerja segala kebutuhannya sudah dipersiapkan sebelum dia bekerja tapi presiden harus siap dikritik dengan sistem pemerintahan saat ini.
Kenapa kalau ada kebijakannya yang baik tidak dipuji? Kalau ada kebijakan yang baik itukan tugas dia, kenapa harus dipuji. Balik lagi ketopik, kenapa kebijakan-kebijakan yang melenceng dari nilai-nilai pancasila? Karna 1 pancasila hanya menjadi simbol dan isi dari pancasila itu sendiri hanya dihapalkan bukan dipahami maupun di terapkan dalam kehidupan, bukan hanya dipemerintahan saja, didunia pendidikan saat ini pun berlawaanan karna tidak sesuai dengan kenyataanya bahwa pendidikan saat ini telah di liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi melenceng.
Saat ini  pendidikan penuh dengan disorietasi yang berkarakter  anti ilmiah, anti demokrasi dan tidak mengabdi pada rakyat. Padahal pendidikan mempunyai peran penting dalam tujuan untuk memebangun taraf kebudayaan rakyat baik secara ilmu pengetahuan dan teknologi penyelenggaraan. Pendidikan yang melahirkan kemajuan harus dapat diupayakan melalui ditetapkannya orientasi, kebijakan, dan praktik pelaksanaannya. Tentunya pancasila berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsanya.
Kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini terjadi tidak sesuai dengan landasan negara yang demokrasi, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun rakyat tidak pernah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan, selalu dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Presiden pun seolah diam begitu saja, padahal dia pemegang kekuasaan pemerintah namun kenapa malah hanya melihat tanpa aksi nyata dalam suatu kebijakannya. Rakyat yang masih merasakan adanya penjajahan bukan secara fisik namun ekonomi politik yang kian membelenggu terus menimpa rakyat yang menginginkan negaranya bisa mandiri.
Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut HAM merupakan perwujudan dari hak dasar manusia di seluruh negeri, terjaminnya pemenuhan hak dasar rakyat didalam suatu negri merupakan tanggung jawab penuh dari negara. Di Indonesia DUHAM ini telah diratifikasi dengan diterbitkannya UU No. 11 tahun 2005 tentang HAM. Maka, negara melalui pemerintah RI wajib menghormati, melindungi serta memberikan HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat indonesia.
Dalam UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan". Di Indonesia HAM juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari kampanye dan program pemerintahan indonesia dengan ilusi penuntasan HAM. Pererampasan upah, tanah, kerja selain itu pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, pelecehan seksual, intiminadasi, kekerasan, penculikan, bahkan tak segan pembunuhan kerap dilancarkan.
Dalam HAM dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama, kenyataannya hak yang menjadi milik namun dirampas begitu saja. Hak yang bukan menyangkut pribadi, namun dimana hak itu antara individu kesosial. Artinya bahwa dimana hak yang dimiliki semua manusia itu mempunyai batasan, batasan itu adalah hak yang tanpa merugikan hak-hak orang lain. Pemerintah saat ini sudah melenceng dari wewenang kekuasaannya demi kepentingan sistem pemerintah yang fasis. Tentunya ini tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai negara yang berdemokrasi.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup banyak aspek seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Tentunya di negara kita menjungjung tinggi artinya demokrasi namun ada saja oknum-oknum yang yang ingin mengganti kehidupan berdemokrasi, yang sudah berdasarkan pancasila dengan sistem pemerintah kekhilafahan.
