Kerjasama dalam Bidang Ekonomi Indonesia dengan China
Dekatnya hubungan Indonesia dengan China era Jokowi dalam bidang kerjasama ekonomi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Adanya kerjasama dinamis di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan (Putri & Ma'arif, 2019). Mengetahui rencana pembangunan yang serius dalam era Jokowi, China mempunyai ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia sehingga China menjadi salah satu investor besar Indonesia. Selain dari itu terdapat kerjasama dalam bidang perdagangan, yang mana China menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia (Intan, 2023). Meningkatnya kerjasama perekonomian dan investasi di Indonesia akibat dart investor China yang mudah untuk diajak kerjasama dari pada negara-negara lain, sehingga rencana yang akan dibangun dapat dilaksanakan secara cepat.
Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara asing sangat sulit dilepas, termasuk dengan China. Hal ini ditandai dengan banyaknya investasi asing yang berasal dari China yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan adanya proyek BRI yang dilakukan China terhadap negara-negara berkembang (Febrianti & Fitria, 2020). Selain dari itu China merupakan pasar ekspor yang menguntungkan bagi Indonesia, yang dibuktikan dengan promosi barang secara berkala di China, tujuannya adalah untuk peningkatan ekspor dan mendukung perekonomian Indonesia.
Pada era Jokowi Indonesia ingin dijadikan sebagai negara maritim. Walaupun terdapat perjanjian dalam bidang maritim dengan China, di disisi lain wilayah Laut China Selatan terdapat konflik yang mempermasalahkan tumpang tindih kedaulatan Indonesia sesuai ZEE dengan landasan China yang berdasarkan pada nine dash line, akan tetapi hal ini tidak diperhatikan.
Kebijakan dan Strategi Pemerintah Era Joko WidodoÂ
Dalam hal ini, terdapat kebijakan yang telah dilakukan pemerintah era Jokowi, dimana kebijakan tersebut merujuk pada adanya Naval Diplomacy sebagai upaya pertahanan dalam konflik Laut China Selatan. Naval Diplomacy adalah keamanan yang menggunakan kekuatan angkatan laut dalam mendukung kebijakan luar negeri dengan melibatkan pertukaran informasi dan dialog bagi negara-negara yang terlibat konflik sehingga menimbulkan komunikasi yang intens, serta menggunakan kekuatan langsung sebagai upaya negosiasi namun tanpa menimbulkan kekerasan. Adanya kebijakan ini menyoroti tiga strategi, yang pertama Picture Building. Strategi ini meningkatkan pada citra kemampuan dan kehadiran angkatan laut Indonesia yang kuat dan mendapatkan peningkatan. Kedua, Coalition Building. Strategi ini mempunyai fokus pada koalisi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, seperti adanya pelatihan bersama dan pembagian ilmu pengetahuan. Ketiga, Coercion. Strategi ini adalah berfokus pada penggunaan ancaman kekuatan untuk mempengaruhi sikap pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan kekerasan.
Dengan adanya kebijakan dan strategi tersebut, terdapat reaksi yang positif dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Selain dari itu juga terdapat dukungan dari negara-negara ASEAN dan China terhadap tindakan Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan Laut China Selatan (Poespojoedho, 2019).
Menganalisis Kebijakan
Dengan melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah era Jokowi, menimbulkan dilema bagi kedaulatan Indonesia yang mengarah pada kepentingan ekonomi atau kebutuhan keamanan. Pada Satu sisi China merupakan mitra kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi sehingga mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur Indonesia. Akan tetapi terdapat aktivitas yang menimbulkan ancaman bagi Indonesia dalam bidang keamanan terutama dalam kedaulatan teritorial negara Indonesia yang berada di wilayah Natuna Utara, walaupun Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki klaim pada wilayah Laut China Selatan, akan tetapi era pemerintahan Jokowi terdapat kepentingan kedaulatan Natuna yang harus dilindungi akibat aktivitas pelanggaran China di atas perairan ZEE Indonesia, dimana kawasan Natuna berdekatan dengan Laut China Selatan.
Dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kebutuhan keamanan, Indonesia harus mampu meningkatkan kekuatan keamanan serta ekonominya. Hal ini dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi di wilayah Natuna terkait kedaulatan teritorial serta meminimalisir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China. Disisi lain, adanya keterlibatan regional mempunyai pengaruh yang cukup signifikan, dimana dengan membentuk ASEAN peacekeeping force dapat membantu menyelesaikan permasalahan konflik Laut China Selatan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut akan memerlukan waktu yang tidak sebentar (Aaron et al., 2017)
Walaupun Indonesia telah memperkuat militer di kawasan Natuna, akan tetapi pemerintah berusaha untuk tidak menimbulkan ketegangan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerusakan hubungan dalam bidang ekonomi dan diplomatik yang telah dibangun. Walaupun faktanya tidak ada jaminan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah era Jokowi akan terus mempunyai hubungan baik dengan Beijing, karena kemungkinan dapat terjadi adalah China tidak dapat menepati janjinya terhadap kerjasama ekonomi terutama dalam investasinya sehingga menciptakan hubungan yang buruk dalam kedua negara tersebut. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorial dari klaim China membutuhkan kehati-hatian dalam menjalankannya, sehingga hubungan baik dengan China yang dapat dipertahankan. Walaupun terdapat ketegasan dalam mengambil keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan era Jokowi terhadap hak di kawasan maritim Natuna, pada akhirnya Indonesia selalu menghindari terjadinya permasalahan secara langsung dengan China (Saragih, 2018).
