Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami alasan di balik ketidakadilan ini dan mencari cara agar sistem hukum bisa lebih adil bagi semua orang. Dengan begitu, kita bisa membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memastikan semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.
Diskriminasi dalam Penegakan Hukum
Diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi bukti nyata ketidakadilan yang masih merajalela. Dalam laporan Bureaucracy Journal (2024), disebutkan bahwa "Individu dari kalangan elite memiliki peluang lebih besar untuk menghindari hukuman dibandingkan masyarakat kelas bawah.” Contoh konkret seperti skandal Jiwasraya menunjukkan fenomena ini. Meski melibatkan kerugian triliunan rupiah, para pelaku hanya menerima hukuman ringan. Sementara itu, pedagang kecil yang melakukan kesalahan ringan langsung dipenjara.
Fenomena ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas—aforisme yang ironis namun benar. Ucapan seorang aktivis hukum dalam diskusi Komnas HAM pada 2023 menggambarkannya dengan tepat: "Hukum seolah menjadi instrumen kekuasaan, bukan lagi alat untuk melindungi rakyat.” Situasi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial tetapi juga mengancam stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara.
Akses terhadap Keadilan yang Tidak Merata
Akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Proses hukum yang panjang, rumit, dan mahal sering kali menjadi penghalang utama. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum membuat banyak individu enggan melibatkan diri dalam sistem hukum.
Dalam laporannya pada 2023, PSHK menyebutkan bahwa "kurangnya informasi mengenai prosedur hukum membuat masyarakat kecil enggan melibatkan diri dalam sistem hukum.” Ini menunjukkan bahwa akses keadilan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga literasi hukum. Penelitian oleh Rendra Yoki Pardede et al. (2024) juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang sanksi pidana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Langkah Menuju Reformasi Hukum
Mengatasi dilema keadilan ini memerlukan reformasi hukum yang menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum adalah kunci utama. Mahfud MD menekankan pentingnya reformasi inklusif untuk memberdayakan rakyat guna memperkuat ketahanan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum pada Mei 2023, Mahfud menjelaskan bahwa tim tersebut akan fokus pada penyelesaian jangka panjang terhadap berbagai persoalan hukum di Indonesia.
Perubahan ini harus didukung oleh komitmen politik kuat dari legislatif dan eksekutif untuk memastikan implementasi reformasi berjalan dengan efektif. Penelitian oleh Kasno et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengaturan sanksi administrasi dan pidana perlu diselaraskan untuk menciptakan kepastian hukum.
