Muhamad Andika Alfitra Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM.
Terulang kembali terjadinya Reshuffle kabinet. Presiden joko widodo dalam waktu dekat ini akan segera melantik para mentri baru yang kerterkaitan dengan perubahan nomenklatur kementrian yang telah di setujui oleh DPR RI pada pekan lalu rencana perombakan kabinet ini muncul setelah usai presiden jokowi ini dikabarkan bertemu Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari yang lalu.
 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim ini bernama Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi selain itu juga ada pembentukan kabinet kementrian investasi yang bertujuan untuk mengangkat penanaman modal atau saham dan menciptakan lapangan pekerjaan.
 Alasan perombakan kabinet mungkin yang dilakukan antara lain, untuk perbaikan manajerial pemerintahan, memperkuat sinergi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga, sampai dengan tuntutan agar setiap kementerian dan lembaga dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam melaksanakan capaian program pemerintah Dalam hal ini, aspek akuntabilitas dalam kinerja Kabinet Indonesia Maju dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabinet kuntabilitas publik tidak hanya ditujukan secara internal kepada pemerintah saja tetapi juga kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat.
Dari aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, perlu adanya regulasi yang sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut digunakan untuk menghasilkan produk kebijakan. Oleh karena itu dari aspek akuntabilitas kebijakan, diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Sebagai contoh, perbedaan kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengenai rapid test yang wajib dilakukan sebagai syarat bepergian ke luar kota. Penerapan kebijakan itu hanya diwajibkan untuk penumpang pesawat, kereta api, dan kapal laut, sedangkan orang yang bepergian dengan mobil pribadi dan bus luar kota tidak wajib sedangkan dari aspek akuntabilitas program, setiap kementerian/ lembaga diharapkan dapat lebih cepat dan efektif mengeluarkan kebijakan extraordinary yang berimbas langsung kepada masyarakat.
 Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan prosedur atau regulasi yang sudah ada sehingga dapat mempercepat penyerapan anggaran program serta memulihkan kembali kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat secara bertahap.
Munkin dengan adanya kabinet kementrian investasi Keberadaan pasar modal memberi arti penting pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Adanya pasar modal ini memunculkan kegiatan yang menjadi rutinitas seseorang dalam penanaman investasi di pasar modal, kegiatan tersebut tidak bisa lepas dari tujuan pasar modal itu sendiri.
Tentu hal ini bisa menjadi sentimen positif bagi investor karena melihat posisi tawar dari institusi yang kelola investasi dalam negeri ini semakin bertambah, semakin kuat sehingga berpotensi mendorong investor untuk investasi di Indonesia Selain itu, perubahan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola investasi.
 Kondisi harga saham yang terus berfluktuasi menjadi hal yang menarik dalam kegiatan berinvestasi karena dari investasi tersebut dapat menghasilkan return akan tetapi juga menghasilkan tingkat risiko yang sangat tinggi.
 Risiko ini tidak dapat dihilangkan tetapi investor dapat menghindari atau meminimalisir risiko dengan cara mengamati sumber sumber risiko dan setiap informasi yang mempengaruhi kegiatan investasi tersebut.
 Sebab dengan adanya informasi yang relevan, investor dapat memiliki gambaran mengenai risiko dan expected return dari suatu sekuritas dalam rangka menentukan keputusan serta strategi investasi untuk memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal.
