GMNI: Penerapan Marhaenisme dalam Pertanian: Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Sejati

Kegagalan program Food Estate bukanlah kejadian baru di Indonesia. Sebelumnya, program serupa, seperti Mega Rice Project di era Presiden Soeharto dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Solusi Marhaenisme dalam Persoalan Kedaulatan Pangan

Pendekatan yang lebih holistik dan berlandaskan pada prinsip Marhaenisme dapat menjadi solusi untuk masalah kedaulatan pangan di Indonesia. Marhaenisme, yang diperkenalkan oleh Presiden Sukarno, menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama para petani. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam perspektif Marhaenisme adalah sebagai berikut:
1.Kesejahteraan Petani: Industri penggilingan beras dapat berkomitmen untuk membayar harga yang adil kepada petani dan berinvestasi dalam pelatihan petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.
2.Penguatan Koperasi Petani: Koperasi petani dapat menjadi wadah untuk membantu petani mengatasi masalah tengkulak dan memperoleh akses ke pasar yang lebih baik. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan teknis untuk meningkatkan kapasitas koperasi-koperasi tersebut.
3.Pendidikan Petani: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petani dalam hal praktik pertanian yang modern dan berkelanjutan adalah langkah penting. Ini akan membantu mereka meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka.
4.Promosi Makanan Lokal: Selain beras, pemerintah dapat menggalakkan promosi makanan lokal yang kaya akan karbohidrat non-beras, seperti ubi jalar, singkong, dan sagu. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi masyarakat mengenai nilai gizi dan keberlanjutan pangan lokal.
5.Investasi dalam Infrastruktur Pertanian: Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan gudang penyimpanan, untuk memastikan petani memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan fasilitas yang mendukung produksi pangan.
6.Kemitraan Lokal: Industri penggilingan beras dapat menjalin kemitraan dengan koperasi petani lokal, yang sejalan dengan prinsip Marhaenisme untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7.Pemahaman Akan Kebutuhan Rakyat: Marhaenisme menekankan pemahaman yang kuat akan kebutuhan rakyat. Industri penggilingan beras dapat mendengarkan dan merespons keinginan konsumen untuk produk karbohidrat yang lebih beragam dan sehat.

Kesimpulan

Mencapai kedaulatan pangan bukanlah tugas yang mudah, dan Food Estate bukanlah solusi yang tepat untuk mencapainya. Diversifikasi sumber karbohidrat, kolaborasi antara pemerintah dan industri penggilingan, serta penerapan prinsip Marhaenisme dalam pembangunan pertanian adalah langkah-langkah yang lebih tepat menuju kedaulatan pangan yang sebenarnya. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses ke pangan yang cukup dan bergizi, sesuai dengan visi dan prinsip kemerdekaan yang dicanangkan oleh Presiden Sukarno.

Oleh: M Agung Laksono, pengurus DPP GMNI.