Reaksi Positif dalam Sosialisasi Pelayanan Desa dan Sadar Hukum Desa Banjarsari Kabupaten Blitar

Blitar, MMD Universitas Brawijaya Kelompok 55 -- Dua program kerja besar MMD  Universitas Brawijaya telah dilaksanakan 16 Juli 2024 lalu. Proker ini fokus pada Pelayanan Desa Berbasis Digital dan Sadar Hukum dengan penanggung jawab atas nama Sun Fransisco Siregar mahasiswa Teknik Elektro dan Fifin Nadia sari mahasiswi Ilmu Hukum.  Program kerja kedua mahasiswa yang diselenggarakan secara bersama dan masuk ke dalam proker dosen atau LPPM.

Sosialisasi diadakan pada Selasa 16 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di Balai Desa Banjarsari Kabupaten Blitar. Acara ini dihadiri sejumlah perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan tim DPL.

Program kerja pelayanan desa berbasis digital merupakan inovasi dari mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Desa Banjarsari. Output dari proker ini adalah chatbot whatsapp, adanya fitur chatbot memudahkan pelayanan desa dan diharapkan masyarakat terbantu. Tidak lupa, kami memperkenalkan chatbot whatsapp kepada tamu undangan yang hadir. Hadirin dapat mencoba praktek langsung. Dengan ketik halo akan mendapat balasan otomatis dan syarat dari suatu layanan yang tersedia seperti pembuatan KTP, KIA, dan KK akan muncul.

Selain aspek pelayanan digital, program kedua yaitu terkait hukum. Melihat kondisi di Desa Banjarsari banyak yang terjerat hukum seperti waris, sengketa tanah dan KDRT. Oleh karena itu, perlu sosialisasi hukum kepada masyarakat setempat.

Reaksi dari masyarakat terhadap sosialisasi dua proker besar ini sangat positif dan interaktif dua arah. Ketika MC membuka sesi tanya jawab, banyak pertanyaan yang muncul dari kalangan perangkat desa dan masyarakat desa banjarsari. Tentu, bagi kami mahasiswa MMD mendapatkan pengalaman berharga.

Proker pelayanan desa berbasis digital dan sadar hukum menunjukkan adanya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan perangkat serta masyarakat dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemahaman hukum diharapkan desa mencapai tingkat layanan yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih efektif serta efisien.