Mendambakan Kota Ramah Sepeda

Belajar dari Belanda

Berdasar observasi sederhana yang penulis lakukan, kiranya ada beberapa anasir dalam mengguatkan budaya bersepeda di Belanda. 

Pertama, regulasi tentang bersepeda. Menurut informasi dari salah seorang teman kami yang sudah dua puluh lima tahun tinggal di Belanda, ada kebijakan tentang regulasi SIM (Surat Ijin Mengemudi), baik motor maupun mobil. Di Belanda, untuk mendapatkan SIM, orang  harus mengeluarkan uang sekitar 5000 Euro, atau sekitar 75 juta rupiah. 

Itupun harus melewati tes dan uji berkendara yang sangat ketat. Sehingga orang akan berpikir dua kali untuk menggunakan sepeda motor di jalan raya. Bandingkan dengan regulasi di Indonesia. untuk mendapatkan SIM, cukup dengan uang sekitar 300 ribu saja. Bahkan dengan budaya calo yang begitu melekat, orang bisa mendapatkan SIM tanpa harus ujian.

Kedua, fasilitas dan infra struktur yang ramah sepeda. Pesepeda rasanya benar benar dihargai dalam sistem lalu lintas yang ada. Jalur khusus sepeda dibangun tengan sistem keamanan yang memadai. Beberapa tempat parkir dengan sistem penambat untuk keamanan - dari pencuri- sudah disediakan pada hampir semua fasilitas publik.

Ketiga, mentalitas bersepeda yang kiranya sudah mengakar. Selain faktor kebijakan dan infra-struktur, faktor mentalitas juga sangat mempengaruhi budaya bersepeda. Ketika seseorang bersepeda, ia tidak terkungkung oleh jeratan kelas sosial yang disandangnya. Bersepeda itu mulia, begitu kira-kira. Dan saya menyaksikan sendiri, seorang dosen dan mahasiswa doktoral menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya.

Dari sini kiranya kota-kota kita perlu belajar dari fenomena tersebut. Beberapa kota kita, masih belum menempatkan pesepeda dengan layak dan ramah.

Sehingga orang menjadi tidak nyaman ketika beraepeda. Belum lagi ancaman keselematan yang setiap saat bisa mengintai bagi pengendara. Membangun kota ramah sepeda kiranya relevan dalam rangka mengatasi situasi lalu lintas dan cadangan sumber daya mineral kita. Dan bersepeda rasanya tidak mengurangi kekolotan suatu kota.