Sebuah video membakar diri tersebar lewat media sosial dari negara Kongo. Dalam sebuah captionnya kongo membutuhkan perhatian dunia mengenai kemanusian.
Sebelumnya, kekerasan dan pembunuhan di Republik Demokratik Kongo merupakan krisis kemanusiaan serius yang semakin parah akhir-akhir ini. Menurut PBB, lebih dari 5,7 juta orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan, dan lebih dari 13 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pembunuhan tersebut terjadi di bagian timur Republik Demokratik Kongo, yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, coltan, dan kobalt.
Kelompok bersenjata (yang didukung oleh pihak asing) seringkali mengambil sumber daya alam tersebut dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan mereka. Kelompok-kelompok ini meneror warga sipil dan terlibat dalam pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan.
Pemerintah Kongo tidak mampu menghentikan kelompok-kelompok ini karena lemahnya kemampuan mereka dan maraknya korupsi di lembaga-lembaganya, serta tidak mempunyai sumber daya atau kemauan kuat untuk melindungi warganya.
Pemilihan presiden di Republik Demokratik Kongo akan diadakan pada bulan Desember mendatang, dan jika situasi keamanan terus memburuk, kemungkinan besar pemilihan tersebut akan ditunda.
Komunitas internasional dalam tugasnya gagal melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo mengalami kekurangan staf dan pendanaan, tidak mampu melindungi warga sipil, dan juga terlibat dalam eksploitasi sumber daya Kongo.
Pembunuhan di Republik Demokratik Kongo dianggap sebagai tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Rakyat Kongo seperti masyarakat lainnya di dunia berhak untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan internasional, menyelamatkan umat manusia dari pembunuhan yang sistematis.
Beberapa rakyatnya menyerukan yang pertama, pertemuan puncak Afrika yang mendesak untuk menjelaskan kekerasan dan pembunuhan di Republik Demokratik Kongo.
Kedua, meningkatkan jumlah pasukan penjaga perdamaian gabungan antara Uni Afrika dan PBB di Republik Demokratik Kongo dan menyediakan semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk melindungi warga sipil.
