Apa Minusnya Kepala Daerah di pilih oleh DPRD?

Akhir akhir ini ramai ke permukaan pidato probowo di forum golkar tentang. wacana pemilihan kepala daerah di pilih oleh anggota dprd. dengan alasan ongkos politik yang mahal dan untuk menekan pengeluaran negara. hal ini juga banyak di setujui oleh para elit politik dan para lembaga legislatif, pemangku jabatan mentri dan eselon. bahkan oleh beberapa kementrian menyetujui dan mengkaji.

Penulis sendiri berpendapat di balik niat para pejabat yang baik, untuk menekan pengeluaran negara sehingga biaya tersebut dialokasikan kepada bidang yang lebih strategis seperti keesejahteraan rakyat dan pembagunan nasional. akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa alasan kritis yang menjadikan kita harus menolak pemilih kepala darah oleh dprd.

Pertama adalah proses kandidasi pada partai yang terkesan tertutup dan belum transparan. sehingga apabila dipilih oleh dprd dikhawatirkan yang terpilih hanya elit elit partai di daerah saja dan orang orang tersebut belum tentu berpengalaman serta berkompeten di bidangnya. beda halnya seperti saat ini tanpa di sadari para elit partai. di setir oleh partisipasi rakyat untuk mencalonkan figur yang di inginkan oleh rakyat demi mendapatkan suara di kontestasi politik. sehingga tidak atas dasar ke ingin elit partai sendiri.

Kedua adalah praktik politik seperti money politik dan dinasti politik di mana hal ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. dimana para anggota dprd tinggal di gift saja demi memuluskan jalan para elit politik yang berkuasa

Ketiga adalah perputaran uang. di khawatirkan praktik praktik uang terjadi hanya berputar pada lingkaran anggota dprd saja sehingga perputaran ekonomi hanya di satu titik saja. sehingga anggota dprd semakin glory. lain halnya seperti sekarang uang bisa beradar ke masyarakat bahkan sampai menyetuh rakyat miskin di pedalaman. dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian perlunya pemerintah mengkaji kembali dan memperbaiki sistem yang ada. baik itu budaya feodalism pada partai, kkn dan praktik uang yang ada. karna pada sejarahnya dahulu pada masa presiden sby pernah di lakukan hal serupa dan akhir pemilihan di kembalikan ke pada rakyat kembali. karna mengingat kedaulatan tertinggi, ada di tangan rakyat itu sendiri bukan kepanjangan tangan rakyat.