Rancangan Anggaran Pemilu 2024 Membengkak, Apa Saja Kebutuhannya?

Penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada 17 april 2019. Pemilu serentak ini adalah suatu mekanisme dari amanat Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang di dalamnya dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. 

Pemilu serentak pada tahun 2019 diyakini sebagai pemilu yang dapat diselenggarakan dengan lebih efisien dan lebih menghemat anggaran negara. 

Namun faktanya berkata lain, penyelenggaran pemilu serentak ini mengalami problem yang sangat serius baik permasalahan distribusi logistik, data pemilu, petugas kpps, suara pemilu, gugatan hasil pilpres dan anggaran yang dibilang dapat menghemat tetapi mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari tahun 2014. Mengingat permasalahan beban kerja para KPPS yang menerima upah hanya terbilang sedikit dibandingkan dengan kerja yang sangat berat sampai menelan korban.

Bila kita melihat anggaran tahun 2019 sebagai anggaran yang fantastis dengan total anggaran sebesar Rp 25,6 Triliun. Bagaimana dengan rancangan anggaran untuk pemilu 2024 yang memakan sampai Rp86,2 Triliun, angka yang sangat-sangat besar sekali  untuk penyelenggaran pemilu serentak 2024. 

Anggaran sebesar itu tentu kita berfikir untuk apa KPU mengusulkan anggaran yang super tinggi itu, seharusnya dengan anggaran sebesar itu KPU dapat bisa memperlihatkan kreativitas dan inovatif yang lebih unggul untuk penyelenggaran pemilu 2024. 

Tetapi, anggaran yang super duper itu ternyata disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah, anggaran honor petugas pemilu yang mesti ditingkatkan, infrastruktur kantor, dan operasional kendaraan. 

Bila kita melihat terkait problem pada tahun 2019 yang di mana beban anggota KPPS yang begitu beratnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini memang anggaran sebesar itu layak untuk dipertimbangkan, tetapi bila kita melihat bagaimana faktor dari infrastruktur kantor dan operasional kendaraan yang menjadi dibutuhkan untuk penyelenggaran pemilu 2024. 

Hal-hal ini seharusnya dapat dicari solusinya seperti bila infrastruktur yang dibutuhkan KPU dalam penyelenggarannya maka tempat-tempat seperti kantor-kantor camat, kantor bupati, kantor-kantor pemerintahan pun seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sempurna , tidak perlu lagi membeli, menyewa ataupun membangun. 

Kemudian untuk operasional kendaraan, seharusnya KPU dapat memanfaatkan mobil-mobil pemerintah yang ada diseluruh lokasi, ataupun menggunakan mobil milik negara yaitu ESEMKA.

Hingga pada kesimpulan bahwa penulis memberikan rekomendasi dalam menekan anggaran yang membengkak sampai 3x lipat untuk penyelenggaraan pemilu, mengingat bahwa negara kita pun sedang berjuang dalam krisis ekonomi yang membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi nasional dan berjuang dalam proses penyembuhan dari wabah covid-19 ini. Sehingga dari itu, faktor-faktor yang menyebabkan anggaran membengkak perlu kembali di kaji oleh para penyelenggara agar lebih efisien dan adil.