Refleksi Negara Ribuan Tikus

Memang tragis negara ini... Brita yang terdengar tiap hari, apa yang sudah jadi  DANA BELANJA negara yaitu APBN/APBD telah banyak di mark up, untuk dikikis digerogoti oleh para pejabat penyelenggara negara baik yang PNS/Pegawai Negeri Sipilnya, atau Kepala Daerahnya.

Untuk jadi APBN/APBD atau pengeluaran negara. Apa yang jadi usulan pemerintah yaitu tentang belanja negara harus disepakati oleh Dewan. Para anggota dewan karena cuma menjabat 5 tahun memakai "aji mumpung" tak jauh beda dengan kepala daerah "mumpung menjabat". Sehingga person-person anggota dewan/DPRnya tidak mau ketinggalan jadilah "KORUPSI BERJAMAAH" atau "KONG KALIKONG" antara pemerintah dengan anggota dewan, antara pejabat eksekutif dengan legislatif, antara yang usulkan anggaran dengan yang men-syahkan anggaran.

Sudah tercium bau tindakan korup para pejabat penyelenggara negaraeksekutif dan legislatif sehingga dijerat hukum dijadikan tersangka, Tak jauh beda dengan yang diatas para PENEGAK HUKUM (Polisi, Jaksa, Hakim) ikutan dikorupsi/Hukum-pun diperjual belikan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi PENEGAK HUKUM. Jadilah Hukum seperti mata pisau = tajam kebawah tumpul ke atas... seperti iklan "Ingin Bebas Wani Piro". Jadilah pola dagang sapi. Dengan kata lain jika di celotehkan : "hasil korupsi jangan di makan sendiri = bagi-bagi donk..."

Nasib negara ini bukan sebatas di hal-hal diatas. Masih segar dari ingatan kita. Sebuah skenario yang masuk kategori apakah ini?

Ketika Kebijakan pemerintah diambil yaitu subsidi minyak tanah di alihkan ke gas telah diambil negara. berselang beberapa waktu LAPINDO lakukan investasi Pengeboran sumber daya alam gas di sidoarjo. jika mengolah sumber daya alam gas di bumi Sidoarjo Jawa Timur itu berhasil. bukan main laba yang akan di dapat mengingat akan jadi usaha yang cukup menggiurkan karena telah dikuasai/dimonopoli pengolahan produksi sampai dengan penjualan.

Akan tetapi realitas berkata lain. terjadi kegagalan investasi. Pengeboran berubah jadi musibah. masyarakat dipaksa pindah karena ratusan rumah terendam lumpur, Perusahaan-perusahaan harus berhenti beroperasi sehingga berdampak PHK massal. Kabupaten/ Kota Daerah diluar Sidoarjo juga ikuti mendapatkan kerugian karena larinya investasi, Efek domino juga berdampak pada perusahaan diluar Sidoarjo Atau Tapal Kudadari Banyuwangi, Wilayah Malang, Probolinggo,kawasan PIER, Gempol, Purwosari Kab Pasuruan, yang memerlukan akses ke Surabaya mengalami kerugian pula, Cost/biaya produksi membengkak karena jalanan macet dengan tertutupnya jalan tol antara Porong-Gempol.

Yang tidak masuk dalam akal sehat ketika investasi dilakukan oleh swasta. kemudian salah investasi atau kegagalan investasi. karena menenggelamkan ratusan rumah sehingga harus mengganti kerugian masyarakat "Bim Salabim ... Abra Kadabra..." Hutang Perusahaan di tanggung negara.

Saat wabah penyakit korupyang mana di hilir aliran dana negara telah menjangkit dimulti sektoral dari pusat sampai daerah. Penyakit kronis negara ini belum selesai, so penyimpangan di hilir kekayaan negara, pada uraian diatas itu masih koma.

EEEeee... di hulu juga ikut-ikutan menguap. Maka tak ubahnya negara seperti sudah jatuh tertimpa tangga, yang menjabat di PEMASUKAN NEGARA cari ceperan, Koruptor di PERPAJAKAN... realitas ikutan seperti korupsi belanja negara, Jika seperti ini kerugian negara lebih parah.

Mengapa kerugian negara lebih parah, jika di korupsi di perpajakan???

karena sejelek-jeleknya belanja negara masih ada barang/jasa yang di hasilkan. Akan tetapi di dalam hal PAJAK... dana negara belum masuk sudah di hadang... benar-benar pola kerja PENGKHIANAT NEGARA. Bukankah negara yang mem-pekerjakan mereka, diberi amanah negara menjabat untuk pungut pajak malah di olah/di cari celah agar para wajib pajak terhindar pungutan untuk negara. Alias KONG KALIKONG antara pemungut pajak dengan wajib pajak, antara pegawai negeri dan pegawai swasta untuk NGEMPLANG dana negara.

Maka lengkaplah sudah nasib Negara ini...??? dari hulu sampai hilir tikus-tikus pada berebut. mengikis sendi-sendi negara. Kalau tikus-tikus itu di biarkan beranak pinang mewabah. Sehingga tinggal menunggu pada saatnya Negarapun tak akan mampu berdiri dan ambruk. yang mana sendi-sendi yang menopang negara telah roboh digerogoti. Tak ubahnya seperti VOC yang ambruk gara-gara KORUPSI.

LENGKAPLAH SUDAH DERITA BANGSA INI..... YANG SUDAH JADI DANA BELANJA DI KORUPSI..... YANG JADI PEMASUKAN NEGARA DI KEMPLANG

Refleksinya :

Untuk menghindari Korupsi adalah TRANSPAANSI dan sudah dimana-dimana ada E Procurement on line atau Pelelangan on line.. yang mana ini menghindari bentuk-bentuk mark up/penggelembungan dana anggaran. Alias menghindari Korupsi dana penggunaan dana negara. Apakah di perpajakan sudah di bikin transparan/on line ?.... Siapa ? .....perusahaan apa? SUDAH atau BELUM bayar pajak ketahuaan. Karena jelas maka jumlah pajak untuk negara yang harus di terima pertahunnya juga jelas. Untuk besaran pajak yang akan dimunculkan ada tim independen auditor konsultan keuangan pajak.

Waah ndak tau sudah... yang di atas pada ribut memikirkan diri sendiri. Apalagi KPK mau dikebiri....jika terjadi... jadi apa negara ini???