Mohon tunggu...
Mugniar
Mugniar Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Mamak Blogger

Ibu dari 3 anak dan penulis freelance yang berumah maya di www.mugniar.com.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Urgensi Penyelesaian Masalah Kependudukan dan Diskusi Pakar

16 Oktober 2013   10:22 Diperbarui: 24 Juni 2015   06:28 1335
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hanya ada 8 halaman dalam fact sheet berjudul Kependudukan dan Dampaknya dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ini. Hanya 8, tetapi saya tak hentinya terlongo memelototi tulisan di dalamnya.

Lihat saja satu statement yang diberi latar belakang merah berikut:

Empat tantangan berat dekade mendatang:

  1. Pemanasan global dan kerusakan lingkungan
  2. Laju pertumbuhan penduduk
  3. Pengentasan kemiskinan
  4. Kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global untuk mengatasi masalah tersebut.

Masalah kependudukan adalah masalah yang teramat besar. Bukan hanya ancaman ledakan penduduk tetapi juga yang lain-lainnya. Wilayah bumi yang bisa didiami makin menyempit, sementara jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa yang bertambah terus sekitar 3 – 4 juta jiwa per tahunnya. Ini mendudukkan Indonesia di posisi keempat sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia.

Sayangnya peningkatan jumah penduduk ini berbanding lurus dengan berbagai masalah seperti pemanasan global (dan kerusakan lingkungan), tingkat kemiskinan, rentannya ketahanan pangan, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, terganggunya kestabilan pertahanan dan keamanan, dan berkurangnya sumber daya air dan energi.

[caption id="" align="alignnone" width="410" caption="Fact sheet, salah satu isi goodie bag pada acara Nangkring Bareng BKKBN - Kompasiana di Makassar"][/caption] Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia  sebesar 0,617 berada di peringkat ke-124 dari 187 negara. Ini hasil survei tahun 2011. Peringkat ini berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN: Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112).

Perlu komitmen yang timggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Manfaat KB adalah dapat memotong rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pendidikan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Ada pula GENRE (Generasi Berencana), merupakan remaja-remaja yang disiapkan untuk menjadi “pendidik sebaya” bagi remaja-remaja lain yang memiliki masalah sosial, seperti masalah hubungan dengan lawan jenis atau narkoba.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalankan serangkaian program untuk kembali mensosialisasikan isu kependudukan. Salah satunya Nangkring Bareng BKKBN – Kompasiana di Makassar yang saya hadiri, dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober kemarin. Prof. Fasli Jalal, kepala BKKBN Pusat bahkan langsung turun sebagai nara sumbernya.

Tanggal 15 Oktober kemarin di TVONE, ditayangkan acara Diskusi Pakar BKKBN bersama Fasli Jalal, seorang dokter, dan beberapa politisi dari partai-partai politik berbeda. Temanya adalah KEPENDUDUKAN DAN KB DALAM PUSARAN POLITIK 2014. DR. Imam Prasodjo sebagai host berhasil membuat para politisi mengakui bahwa selama ini isu kependudukan memang ditempatkan sebagai “embel-embel” saja dalam program partai.

Akbar Faizal yang selama ini gigih melemparkan kritik agar pemerintah lebih memperhatikan masalah kependudukan di Indonesia bagian timur juga hadir tetapi belum memaparkan komitmen partainya dalam hal ini. Bahkan ada guyonan yang dilontarkan Ali Maschan Moesa bahwa politisi itu mudah lupa. Bila diibaratkan pil KB yang kalau lupa (diminum) maka jadi, politisi itu kalau jadi maka lupa. Hanya Fadly Zon dari Gerindra yang menyatakan bahwa kependudukan masuk dalam janji politik partainya.

Saya suka melihat kejujuran mereka dalam mengatakan bahwa selama ini memang masalah kependudukan itu bukan prioritas. Lebih baik begitu daripada menyaksikan mereka bicara mengada-ada.

Fadly Zon, ketika ditanyakan oleh Imam Prasodjo mengenai langkah nyata Gerindra mengatakan, “Jadi penguasa dulu baru bertindak.”

Yah, mudah-mudahan saja setelah ini, siapa pun yang menjadi partai penguasa nantinya, akan dengan serius menyelesaikan segala problematika kependudukan dalam program kerjanya. Dan Gerindra, kalau pun nantinya misalnya bukan menjadi partai pemenang, supaya tetap konsisten memperjuangkan penyelesaian problematika kependudukan ini. Demi rakyat, yang katanya mereka bela. Makassar, 16 Oktober 2013 Mugniar

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun