Di tengah semakin banyaknya perhatian terhadap masalah gizi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, muncul gagasan menarik yang dikenal sebagai "One Village One Nutritionist." Meskipun program ini belum diimplementasikan di Indonesia, konsepnya menawarkan potensi besar untuk mengatasi tantangan gizi di desa dengan cara yang lebih terfokus dan personal. Dengan latar belakang pembentukan Badan Gizi Nasional, program ini bisa menjadi pelengkap yang efektif dalam strategi nasional pemenuhan gizi.
Mengapa Program Ini Penting?
Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam bidang kesehatan gizi, terutama di wilayah pedesaan. Masalah seperti stunting, gizi buruk, dan kekurangan mikronutrien masih sering ditemukan di banyak desa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang gizi, serta kendala ekonomi yang memengaruhi pola makan masyarakat.
Gagasan "One Village One Nutritionist" bertujuan untuk menempatkan seorang ahli gizi di setiap desa, yang akan memberikan edukasi, pendampingan, dan intervensi langsung sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya ahli gizi yang tinggal di desa, program ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat dan berkelanjutan dengan masyarakat, sehingga upaya perbaikan gizi bisa lebih efektif dan jangka panjang.
Perbandingan dengan Badan Gizi Nasional
Baru-baru ini, pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Badan ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional dan dikelola oleh Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Salah satu program unggulan yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional adalah "Makan Bergizi Gratis" (MBG), yang merupakan inisiatif dari Prabowo Subianto.
Baca juga: Kematian Akibat Kelaparan: Bagaimana Sistem Sosial Kita Gagal Melindungi yang Rentan?
Namun, Badan Gizi Nasional tidak hanya fokus pada program MBG. Badan ini juga memiliki tujuh fungsi utama, termasuk koordinasi kebijakan, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi, kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Sasaran utama dari program pemenuhan gizi nasional ini mencakup peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Badan Gizi Nasional bekerja pada tingkat yang lebih luas, dengan fokus pada pengembangan kebijakan nasional dan pengawasan program-program gizi di seluruh negeri. Meskipun begitu, pelaksanaan di tingkat desa sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.
Di sinilah konsep "One Village One Nutritionist" menawarkan pendekatan yang lebih dekat dan personal. Dengan menempatkan ahli gizi di setiap desa, program ini bisa memberikan solusi yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi setempat. Ahli gizi dapat bekerja langsung dengan masyarakat untuk memahami masalah gizi yang ada dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal. Ini merupakan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan yang lebih luas dari Badan Gizi Nasional.
