Perspektif Vs Reaksi Penolakkan Ormas terhadap Konsesi Tambang

Berita penolakkan sejumlah Ormas terhadap kesempatan yang diberikan Pemerintah untuk ikut mengelola usaha Tambang menjadi hangat dimasyarakat. 

Kebijakan baru Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini memberi peluang usaha bagi keikutsertaan Ormas mengelolanya, amat mudah disalah mengertikan.

Sebagian besar masyarakat kental memahami Ormas sebagai lembaga keagamaan dan sosial murni yang non-profit atau nir laba. Tetapi mereka belum mendalami sisi upaya penggalangan dana Ormas yang digunakan untuk menghidupinya. Usaha tersebut bisa saja 'profit'. Artinya mereka memiliki bentuk atau badan usaha yang dapat medatangkan keuntungan bagi organisasi untuk keperluan biaya operasional dan pelaksanaan programnya atau misi ormas.

Namun demikian, kenyataannya ada Ormas yang tetap konservatif. Mereka tidak terbiasa dengan usaha kreatif untuk mendapatkan pemasukan dana bagi organisasinya. Mobilisasi dana mereka lebih banyak mengandalkan sumbangan atau kontribusi anggota dan masyarakat.

Ada pula Ormas yang kompeten dalam mengelola usaha pendidikan dan kesehatan sebagai alternatif sumber pemasukan organisasi.

Bahkan ada Ormas yang masih terus jatuh bangun memenuhi biaya operasional dan programnya. Tentu tawaran ini dapat menjadi pertimbangan alternatif dan hal yang positif jika Ormas memiliki badan usaha yang kompeten dibidangnya.

Reaksi penolakan Ormas terhadap tawaran Pemerintah adalah hanya pilihan semata. Ambil atau tidak mengambil kesempatan Konsesi tidak harus dimaknai sebagai oposan terhadap Pemerintahan seperti yang ramai dikesankan di media sosial. 

Namun nuansa Politik di Indonesia paska kericuhan hasil Pilpres membuatnya lebih riuh reaksinya.

Penolakan Ormas terhadap izin Konsensi Tambang dan Batubara bukan semata dimaknai bahwa Ormasnya menolak. Melainkan badan usahanyalah yang tidak mengambil tawaran Pemerintah dengan alasan tersendiri. 

Dan jika ada badan usaha Ormas lainnya menerima tawaran tersebut tidak perlu dilabelkan sebagai pro Pemerintah. Bisa jadi itu merupakan solusi bagi permasalahan keuangan atau pendanaan Ormas tersebut.