Zamannya Legislatif Vs Eksekutif

Tahun 2014 merupakan tahun pemilu bagi indonesia. Tetapi pesta demokrasi ini bukannya berjalan lancar dan damai tetapi berjalan sangat alot. Sebagai pemenang pemilu PDIP merasa telah melakukan hal yang benar tapi dari kubu lain menuding bahwa mereka telah melakukan kecurangan. Saat disidang MK pun PDIP tetap diputuskan sebagai pemenang sehingga terbentuklah 2 kubu koalisi dan disinilah masalah bagi politik indonesia.

Sebagai pemenang pemilu PDIP membentuk koalisi indonesia hebat/KIH yang terdiri dari partai PDIP, PKB, NASDEM, HANURA, PKPI dan berita terakhir menyebutkan bahwa PPP juga ikut bergabung dalam koalisi indonesia hebat. Selain itu juga ada koalisi merah putih/KMP koalisi ini terdiri dari partai GERINDRA, GOLKAR, PKS, PAN, PBB.

Joko widodo yang berasal dari  PDIP merupakan calon presiden terpilih sebagai pemimpin tertinggi indonesia sekaligus pemimpin koalisi KIH yang mengatur pemerintahan. Sedangkan KMP walaupun kalah pemilu mereka menguasai sebagian besar parlemen hampir sebesar 60% kursi dewan sedangkan KIH hanya mendapatkan jatah sebesar 40% kursi dewan.

Karena KMP menguasai parlemen tersebut sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan pemilu mereka ingin menjadi lembaga yang terkuat dan berkuasa dalam negeri. Itu dibuktikan dengan disahkannya UU MD3 terbaru yang seolah olah memberi keleluasaan bagi anggota DPR terutama dalam bidang hukum seperti dipersulit. Selain itu KMP saat ini juga ingin menguasai pemerintahan melalui daerah daerah dengan dibuatnnya UU tentang pilkada yang dilakukan oleh DPRD

Keadaan seperti ini menyulitkan kubu jokowi dalam menjalankan pemerintahan karena di indonesia hampir semua keputusan berada ditangan DPR. Bisa saja saat jokowi memberi rancangan kebijakan dan diberikan kepada DPR bisa dipersulit karena mayoritas anggota dewan adalah anggota KMP yang kalah dalam pemilu sehingga bisa menjadi bentuk perlawanan akibat kekalahan tersebut.

Cara seperti itu bisa dijadikan KMP sebagai serangan balik terhadap kubu PDIP saat pemilu. Saat proses pengambilan keputusan dipersulit atau ditunda tunda atau bahkan ditolak bisa jadi kebijakan untuk rakyat yang dicanangkan jokowi tidak berhasil. Dengan begitu DPR bisa memprotes jokowi dengan alasan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak bisa merealisasikan janji janjinya

Kondisi seperti ini membuat indonesia seperti memiliki 2 pemimpin negara. Yang pertama jokowi sebagai pemimpin negara  dan yang kedua KMP sebagai pemimpin legislatif. Dualisme kepemimpinan seperti ini bisa jadi sebuah kebobrokan demokrasi diindonesia

Namun, kita berharap hal hal tersebut tidak akan terjadi sehingga negara kita ini bisa menjadi lebih damai, aman, tentram dan makin jaya. Semoga para pemimpin kita mempunyai kesadaran dan kesamaan visi misi dalam menjalankan pemerintahan dan membuat indonesia semakin  maju