Jokowi tak pernah janji merampingkan kabinetnya.Jadi, salah alamat, kalau Jokowi dituduh ingkar janji perampingan kabinet, gara-gara mengumumkan postur kabinet yang terdiri dari 34 kementerian (Senin, 15/9/2014).
Bahkan, dan ini agak berlebihan, ada yang mengadukan Jokowi kepada yang berwajib, dengan pasal “ingkar janji perampingan kabinet”.Entah bagaimana kelanjutannya.
Isu perampingan kabinet itu sebenarnya wacana di lingkungan Tim Transisi.Andi Wijayanto dan Akbar Faisal adalah dua orang deputi Tim Transisi yang paling sering melontarkan wacana itu.
Tim Transisi sendiri memang sempat membahas sejumlah opsi perampingan kabinet.Ada osi 20, 24, dan 27 kementerian.Tapi akhirnya, keputusan Jokowi-JK tetap 34 kementerian.Perampingan hanya menyangkut semua posisi wakil menteri, kecuali Wamen Kementerian Luar Negeri.
Janji yang diingkari Jokowi adalah janji “koalisi tanpa syarat bagi-bagi jabatan menteri”.Wacana perampingan kabinet itu tidak menjadi realitas karena Jokowi ternyata tersandera “syarat koalisi”, yaitu syarat “jatah jabatan menteri” untuk partai pendukung.
Komposisi jatah 18 menteri profesional murni dan 16 menteri profesional parpol adalah indikator pengingkaran Jokowi terhadap janji “koalisi tanpa syarat bagi-bagi jatah jabatan menteri”.Sejumlah 16 jabatan menteri kabarnya sudah dibagi-bagi di antara parpol pendukung:PDIP 5 menteri, PKB 3 menteri, Nasdem 3 menteri, Hanura 2 menteri, dan PKPI 1 menteri.Dua sisanya mungkin jatah partai pendukung baru yang, siapa tahu, menyeberang dari Koalisi Merah Putih.
Tinggal 18 posisi menteri profesional murni.Nah, besar kemungkinan 18 posisi menteri professional murni ini juga akan diisi oleh “simpatisan” partai-partai pendukung, yang tidak tercatat sebagai anggota partai.Kalau sudah begitu, sempurnalah pengingkaran Jokowi atas janji “koalisi tanpa syarat bagi-bagai jabatan menteri”.
Memang tidak mudah menjadi Presiden RI.Selalu akan dikejar-kejar alunan lagu “Memang lidah tak bertulang.Lain di bibir lain di hati …” Dan seterusnya, dan seterusnya. (*)
